Berita

Koordinator PPKM wilayah Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Repro

Politik

LBP Janji, Mulai Pekan Depan Data Kematian Digunakan Lagi Sebagai Indikator Leveling PPKM

SENIN, 16 AGUSTUS 2021 | 21:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Indikator kematian Covid-19 yang dihapus dalam penentuan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di suatu daerah hanya bersifat sementara.

Koordinator PPKM wilayah Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya kini masih melakukan perbaikan data angka kematian yang bermasalah, sehingga mengaharuskan pemerintah menghapus sementara indikatr kematian selama masa PPKM sepekan ke belakang .

"Saya perlu tegaskan, bahwa kita tidak mengeluarkan indikator kematian secara permanen dalam evaluasi PPKM di Jawa dan Bali, sma sekali tidak," ucap Luhut dalam jumpa pers virtual terkait evaluasi PPKM dan penerapannya yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin malam (16/8).


Luhut menjelaskan, indikator kematian Covid-19 sengaja dikeluarkan sementara oleh pemerintah sejak pekan lalu untuk dilakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam hal pelaporan, sehingga masalah ketidakakuratan data bisa diselesaikan.

"Kami sedang mengharmonisasi data ini," imbuhnya.

Sebagai contoh dari ketidakakuratan data kematian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini menyebutkan fenomena yang terjadi tanggal 10 Agustus 2021 yang lalu. Di mana katanya, ada satu kota di  wilayah Jawa-Bali yang angka kematiannya melonjak berlipat-lipat kali.

"Di mana angka kematiannya tersebut 77 persen berasal dari periode Juli dan bulan-bulan sebelumnya. Kasus seperti ini banyak kita temukan di kabupaten lain," tuturnya.

Meski begitu, Luhut memastikan proses harmonisasi data kematian akan selesai dilakukan pemerintah ketika masa perpanjangan PPKM kali ini, yaitu 17-23 Agustus, selesai dilaksanakan.

"Dalam satu minggu ke depan perbaikan data dan pelaporan ini selesai. Sehingga indikator kematian akan masuk kembali ke dalam assesement level PPKM," tandasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya