PAN: Bukan Dihapus, Data Kematian Covid-19 Harusnya Diperbaiki

Tidak tepat pemerintah berencana menghapuskan indikator angka kematian dalam evaluasi situasi pandemi virus corona baru (Covid-19).

Begitu dikatakan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyikapi keputusan melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19.

"Indikator kematian itu menjadi satu hal sangat penting dalam mengevaluasi. Karena itu kita tidak boleh mengeluarkan itu dari evaluasi ini," ujar Saleh.

Kalaupun alasannya karena ada kesalahan data, bagi Saleh, itu hanya alasan klasik. Hal serupa juga terjadi pada masalah bantuan sosial dan BPJS.

"Tetapi juga data penerima bansos, BPJS kesehatan, bahkan data DPT di setiap pemilu itu selalu bermasalah di setiap Pemilu," katanya.

Legislator PAN ini menyarankan, pemerintah melakukan perbaikan data kematian Covid-19 sebagaimana dilakukan pada data yang ada pada BPJS Kesehatan.

"Apakah Bansos dihentikan, BPJS disetop, pemilu ditunda, tidak. Justru program tetap jalan tapi datanya yang diperbaiki," pungkasnya.

Indikator kematian Covid-19 bakal tidak digunakan lagi oleh pemerintah mulai pekan ini, sehingga dalam menetapkan PPKM selanjutnya, akan ada wilayah-wilayah yang angka kematiannya tinggi tapi tidak masuk ke dalam wilayah kategori level 3 atau level 4.

Keputusan pemerintah terkait hal tersebut disampaikan Koordinator PPKM wilayah Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual Senin malam (9/8).