Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

PAN: Bukan Dihapus, Data Kematian Covid-19 Harusnya Diperbaiki

KAMIS, 12 AGUSTUS 2021 | 15:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak tepat pemerintah berencana menghapuskan indikator angka kematian dalam evaluasi situasi pandemi virus corona baru (Covid-19).

Begitu dikatakan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyikapi keputusan melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19.

"Indikator kematian itu menjadi satu hal sangat penting dalam mengevaluasi. Karena itu kita tidak boleh mengeluarkan itu dari evaluasi ini," ujar Saleh.


Kalaupun alasannya karena ada kesalahan data, bagi Saleh, itu hanya alasan klasik. Hal serupa juga terjadi pada masalah bantuan sosial dan BPJS.

"Tetapi juga data penerima bansos, BPJS kesehatan, bahkan data DPT di setiap pemilu itu selalu bermasalah di setiap Pemilu," katanya.

Legislator PAN ini menyarankan, pemerintah melakukan perbaikan data kematian Covid-19 sebagaimana dilakukan pada data yang ada pada BPJS Kesehatan.

"Apakah Bansos dihentikan, BPJS disetop, pemilu ditunda, tidak. Justru program tetap jalan tapi datanya yang diperbaiki," pungkasnya.

Indikator kematian Covid-19 bakal tidak digunakan lagi oleh pemerintah mulai pekan ini, sehingga dalam menetapkan PPKM selanjutnya, akan ada wilayah-wilayah yang angka kematiannya tinggi tapi tidak masuk ke dalam wilayah kategori level 3 atau level 4.

Keputusan pemerintah terkait hal tersebut disampaikan Koordinator PPKM wilayah Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam jumpa pers virtual Senin malam (9/8).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya