DPD RI melalui Komite IV telah menggelar rapat pleno fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2021-2026.
Dalam pelaksanaan pleno hari kedua, sejumlah anggota DPD RI memberikan apresiasi terhadap presentasi makalah dua calon anggota BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin. Keduanya melakukan presentasi pada sesi pertama.
Salah satu apresiasi disampaikan Senator Lampung, Abdul Hakim. Menurutnya, dari presentasi yang diberikan cukup komprehensif, sesuai dengan pengalaman kandidat anggota BPK tersebut di birokrasi.
“Pengalaman bapak berdua di birokrasi telah memberikan berbagai pengalaman dari aspek persentasi yang sangat komprehensif bagaimana menyempurnakan ke depan salah satu tugas negara yang diemban BPK, yaitu salah satunya melakukan fungsi pemeriksaan yang berkolaborasi dengan lembaga tinggi negara lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan kita bernegara,†kata Abdul Hakim, di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (11/8).
Pemaparan makalah yang disampaikan Nyoman dan Harry, kata Abdul Hakim, membuktikan bahwa keduanya merupakan figur yang memang pantas diapresiasi negara untuk mendapat tugas yang lebih baik.
“Tentu dari aspek wawasan pengetahuan dan pengalaman bapak berdua (Nyoman dan Harry) bagian dari anak bangsa yang pantas untuk diapresiasi oleh negara untuk mendapatkan tugas yang lebih layak lagi,†ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Hakim juga mempertanyakan terkait polemik dan kritik sebagian masyarakat soal syarat calon anggota BPK dalam Pasal 13 huruf j UU BPK yang menyebutkan “Paling singkat dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.â€
“Berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan dua tahun yang dijabat bapak berdua, saya kira bapak sudah mempelajarinya dengan baik. Sebagaimana pasal 13 huruf j, tentu bapak sudah mencermati dengan persyaratan ini, bagaimana pandangan bapak dengan persyaratan itu sebagai anak bangsa yang berprestasi?†tanyanya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Nyoman mengatakan, ruh dan maksud ketentuan pasal 13 huruf j UU BPK tersebut adalah untuk menghindari agar tidak terjadi
conflict of interest saat calon anggota terpilih.
Nyoman menegaskan, dia tidak memiliki beban masa lalu dan potensi
conflict of interest terkait jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bea Cukai Manado dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Faktanya, jauh sebelum saya mendaftar, BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019. Hasilnya final dan tuntas. Tidak ada temuan atau rekomendasi yang belum atau perlu ditindaklanjuti lagi,†tegas Nyoman.
Meski begitu, Nyoman menyerahkan sepenuhnya kepada anggota DPD RI dan Komisi XI untuk menilai secara objektif aspek kepatutan dan kelayakan dirinya untuk dipilih sebagai anggota BPK.
Sementara Harry Z. Soeratin menanggapi pertanyaan itu dengan menyatakan dirinya melihat sesuatu yang netral dalam posisi itu.
“Saya tidak mau memperpanjang. Kami serahkan kepada ahli hukum yang paham soal ini,†tandasnya.
