Berita

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan moratorium atas suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19/WHO

Dunia

Kepala WHO: Jalannya Pandemi Tergantung Pada Kepemimpinan Negara-negara G20

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 21:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan moratorium atas suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19, atau disebut juga suntikan penguat alias booster. Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pada konferensi pers pekan lalu (Rabu, 4/8) bahwa penghentian pemberian dosis vaksin ketiga itu perlu dilakukan setidaknya sampai akhir September mendatang agar memungkinkan negara-negara miskin mengejar tingkat vaksinasi.

Dengan demikian, kata Tedros, hal itu akan membantu mencapai tujuan WHO untuk memvaksinasi setidaknya 10 persen dari populasi di setiap negara pada tanggal tersebut, melindungi petugas kesehatan dan orang-orang yang rentan.

“Saya memahami keprihatinan semua pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari varian delta, tetapi kita tidak dapat dan kita tidak boleh menerima negara-negara yang telah menggunakan sebagian besar pasokan vaksin global menggunakan lebih banyak lagi sementara orang-orang yang paling rentan di dunia tetap tidak terlindungi,” kata Tedros.


Kesetaraan Harus Didahulukan

Dalam pernyataan yang sama, Tedros mengingat bahwa pada bulan Mei dia telah meminta dukungan internasional untuk mempromosikan vaksinasi global dengan tujuan memungkinkan minimal 10 persen dari populasi di setiap negara untuk divaksinasi pada akhir September ini.

Namun setelah separuh waktu berlalu, dia menyesalkan bahwa terlalu sedikit kemajuan yang dicapai menuju tujuan itu. Bahkan target untuk melakukan vaksinasi 30 persen di seluruh dunia pada akhir tahun ini juga semakin jauh dari kata tercapai.

Dia menjelaskan bahwa sejauh ini, lebih dari empat miliar dosis vaksin Covid-19 telah diberikan di seluruh dunia, 80 persen di antaranya di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah.

Padahal, kata Tedros, banyak negara berpenghasilan rendah bergantung pada Covax, tetapi inisiatif itu baru memberikan sebagian kecil dari 1,8 miliar dosis yang ditargetkan untuk dikirimkan pada awal 2022 mendatang.

Lebih lanjut Tedros menjelaskan, negara-negara berpenghasilan tinggi telah menerima hampir satu dosis untuk setiap orang, meskipun sebagian besar vaksin memerlukan dua dosis untuk imunisasi lengkap. Sedangkan di negara-negara berpenghasilan rendah, rata-rata hanya mampu memberikan 1,5 dosis untuk setiap 100 orang.

“Tetap saja, beberapa negara kaya sedang mempertimbangkan dosis booster meskipun ada ratusan juta orang yang menunggu untuk memiliki akses ke dosis pertama," ujar Tedros, sebagaimana dipublikasikan di situs resmi PBB.

Oleh karena itu, dia mendesak, alih-alih memberikan booster, sebagian besar vaksin seharusnya masuk ke negara-negara berpenghasilan rendah.

Kemajuan Bergantung Pada G20

Tedros mengingatkan, untuk mencapai tujuan vaksinasi global memerlukan kerja sama semua orang.

"Terutama segelintir negara dan perusahaan yang mengendalikan pasokan vaksin global," kata Tedros.

Dia mengatakan bahwa negara-negara industri terkemuka G20 memiliki peran penting karena anggotanya adalah produsen, konsumen, dan donor vaksin Covid-19 terbesar.

“Tidak dapat diremehkan untuk mengatakan bahwa jalannya pandemi tergantung pada kepemimpinan negara-negara G20”, katanya, seraya menambahkan, bahwa satu bulan dari sekarang, para menteri kesehatan G20 akan bertemu, menjelang KTT Oktober. Dia menyerukan mereka untuk membuat komitmen nyata untuk mendukung target vaksinasi global WHO.

"Kami mengimbau produsen vaksin untuk memprioritaskan Covax," tegasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Dua Kali Belanja dalam Sepekan, Komisaris AMMN Tambah 4,62 Juta Saham

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:23

Di KUII VIII, MUI Dorong Gagasan Danantara Syariah Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:00

Wall Street Variatif, S&P 500 Nyaris Tak Bergerak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:38

Bursa Eropa: DAX dan STOXX 600 Menguat di Akhir Pekan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:20

Walkot Jakpus Melarang Laporan Warga Berhenti di Meja Birokrasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:07

Respon Kadin Soal PMI Manufaktur: Genjot Perdagangan dan Investasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:03

Putusan MK soal Kuota Hangus Terobosan Menuju Keadilan Digital

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:51

Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi Pink

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:42

Untung Hakim Masih Ada

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:25

Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna Dimulai di Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:19

Selengkapnya