Hari ini, Kamis (5/8), tepat dua tahun lalu, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mencabut Pasal 370 yang memberikan Jammu dan Kashmir otonomi khusus. Tujuannya agar wilayah tersebut dapat berintegrasi dengan kawasan India lainnya.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah pusat mendorong pembangunan di kawasan tersebut berdasarkan Paket Pembangunan Perdana Menteri (PMDP). Program itu berfokus pada penerima manfaat individu dan menghidupkan kembali proyek-proyek yang sudah lama tertunda.
Baik serikat pekerja maupun pemerintah telah memanfaatkan teknologi untuk memberikan sejumlah manfaat bagi penduduk lokal Jammu dan Kashmir. Investasi asing berdatangan, termasuk dengan membangun dua taman IT ukuran besar masing-masing di Jammu dan Kashmir.
Di antara beberapa inisiatif lain, pemerintah juga merilis kebijakan real estate yang dilengkapi dengan proses penawaran yang transparan kepada pengembang swasta.
Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya juga dimulai kembali. Itu semua dilakukan agar Jammu dan Kashmir dapat sejajar dengan negara bagian lain.
Pada 2015, pemerintahan Modi telah mengalokasikan 800 miliar Rupe untuk proyek pembangunan agar Jammu dan Kashmir dapat menjadi tempat yang modern, makmur, dan progresif.
Namun pada empat tahun pertama, pemerintah Jammu dan Kashmir hanya dapat menghabiskan 37 persen dari paket keuangan tersebut. Hanya 18 dari total 63 proyek dengan total 300,49 miliar rupee yang dapat diselesaikan hingga 31 Maret 2019.
Dikutip dari
Saudi Gazette, otonomi khusus Jammu dan Kashmir tampaknya menjadi penghambat resapan dana tersebut. Berdasarkan UU reservasi selama otonomi khusus, terjadi bias gender yang merambah ke kesetaraan hak milik untuk pria dan wanita.
Selain itu, otonomi khusus juga melarang pihak luar membeli tanah di Jammu dan Kashmir, sehingga aliran masuk investor dari luar terhalang. Akibatnya, Kashmir tidak menyaksikan banyak pertumbuhan industri.
Namun setelah pencabutan status tersebut, pemerintah Jammu dan Kashmir menerima proposal investasi senilai 150 miliar rupee dari sekitar 40 perusahaan, mulai dari sektor seperti teknologi informasi, pertahanan, energi terbarukan, pariwisata, pendidikan, perhotelan, hingga infrastruktur.
Selama dua tahun terakhir, pemerintah Jammu dan Kashmir telah mencapai 100 persen elektrifikasi rumah tangga dengan daya 24×7.
Sambungan air rumah tangga telah mencapai 43 persen rumah tangga, dua kali lipat dari rata-rata nasional 21 persen. Diperkirakan cakupan 100 persen pasokan air ke semua 10.816 juta rumah tangga akan selesai pada Desember 2021.
Pada Februari 2020, pemerintah India telah menyetujui 60 miliar rupee untuk proyek pembangkit listrik sekaligus irigasi multiguna di distrik Kathua. Sebelumnya, September 2019, 15 proyek pembangkit listrik senilai 100 miliar rupee juga telah diresmikan.
Pembentukan Kashmir Power Development Corporation Limited (KPDCL) dan Jammu Power Development Corporation Limited (JPDCL) telah membantu Jammu dan Kashmir menjadi mandiri di sektor ketenagalistrikan.
Dengan tujuan memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak dan remaja Kashmir, pemerintah telah mendirikan ratusan sekolah dan 50 lembaga pendidikan baru yang menawarkan 25.000 kursi untuk siswa, meluncurkan skema beasiswa yang memberi manfaat lebih dari setengah juta siswa sejauh ini.
Transisi Jammu dan Kashmir mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap skema demokrasi India.
