Berita

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid/Net

Politik

Prank Rp 2 T Keluarga Akidi Tio, HNW Desak Polisi Hukum Pelaku Seberat-beratnya

SENIN, 02 AGUSTUS 2021 | 17:08 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Aksi prank sumbangan Rp 2 triliun yang dilakukan keluarga Akidi Tio membuat pilu rakyat Indonesia.

Khususnya warga Sumatera Selatan yang berharap penuh dengan dana hibah itu dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini tengah mengaami kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Siang ini Polda Sumsel mengamankan putri Akidi Tio, diduga janji hibah dana Rp 2 triliun itu tidak benar adanya.


Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa apa yang dilakukan keluarga Akidi Tio sungguh keterlaluan.

Kata pria yang karib disapa HNW ini, di tengah ekonomi rakyat susah karena PPKM terus diperpanjang keluarga Akidi Tio tega membohongi publik.

"Banyak yang kemudian usahanya susah, dan ada kemudian ekoniminya berat, saudaranya meninggal, dan kemudian pemerintah sendiri susah harus utang ke mana-mana, kok ada yang tega-teganya ngeprank," tegas HNW kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (2/8).

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS ini meminta agar penegak hukum memberikan sanksi berat kepada keluarga Akidi Tio lantaran melakukan kebohongan publik.

"Yang diprank Kapolda Sumsel lagi. Jadi intinya adalah ini harus diberikan hukuman yang sangat keras," katanya.

Menurutnya, sanksi hukuman berat perlu dilakukan agar tidak diikuti masyarakat maupun influencer yang mencoba membuat konten kreatif namun dengan cara negatif.

"Supaya tidak menjadi tren, ini kan sekarang era gila. Demi konten Tiktok, banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal," ucapnya.

"Jadi, jangan smapai yang kayak gini jadi tren demi konten kemudian di push seluruh Indonesia," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya