Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Net
Keputusan pemerintah terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3-4 di beberapa wilayah yang berakhir pada Senin 2 Agustus 2021 besok, menuai pro kontra.
Pasalnya, beberapa fraksi di DPR RI ada yang menilai PPKM level 3-4 perlu diperpanjang lantaran kasus Covid-19 belum terkendali, juga sebaliknya.
Jurubicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berpandangan, pihaknya lebih fokus mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah terpadu untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia.
Tujuannya, agar tidak semakin banyak korban akibat ketidaksigapan pemerintah menangani pandemi Covid-19.
Selain itu, alokasi anggaran negara diharapkan untuk difokuskan dan prioritaskan untuk bidang kesehatan.
"Janganlah genit-genit untuk mengalokasikan anggaran untuk yang tidak ada kaitannya dengan pandemi," kata Herzaky kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Minggu (1/8).
Sabab, UU 2/2020 telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah terkait penanganan Covid-19.
Oleh karena itu, Partai Demokrat berharap jangan lagi ada program atau anggaran yang tidak berkaitan dengan Covid-19, apalagi disusupkan dalam pengajuan anggaran penanganan pandemi Covid-19.
"Pilihan kebijakan yang ditempuh, sebaiknya berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, dan memiliki konsistensi serta peta jalan rencana aksi yang matang. Bukan gonta-ganti kebijakan tiap minggu atau tiap bulan, seakan bingung langkah apa yang seharusnya ditempuh," tegasnya.
Selanjutnya, kata Herzaky, setiap kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, jangan sampai merugikan rakyat kecil.
Ia meminta pemerintah untuk memastikan bansos harus tepat sasaran dan tepat waktu.
"Jangan program sudah mau selesai, Bansosnya belum juga diterima seperti yang terjadi di beberapa daerah," ucap Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, Herzaky menegaskan bahwa terkait PPKM level 3-4 bakal dilanjut atau tidak, hal itu tergantung pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.
"Itu tergantung pemerintah. Apakah efektif atau tidak. Kalau dari kami, hal-hal di atas harus menjadi catatan dalam penentuan apapun kebijakan pemerintah," pungkasnya.
