Berita

Presiden terpilih Iran Ebrahim Raisi/Net

Dunia

Senator Republik Kirim Surat ke Biden, Desak Larangan Visa untuk Ebrahim Raisi Jelang Majelis Umum PBB

KAMIS, 29 JULI 2021 | 11:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sejumlah Senator Republik di Amerika Serikat (AS) mendesak Presiden Joe Biden mengeluarkan larangan visa bagi Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi, untuk menghadiri Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Desakan itu disampaikan melalui surat yang ditulis oleh Senator Tom Cotton, Ted Cruz, Chuck Grassley, Rick Scott, Marco Rubio, dan Marsha Blackburn kepada Biden pada Selasa (27/7).

Para senator menyebut Raisi merupakan pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang secara konsisten mendukung hukuman tidak manusiawi terhadap rakyat Iran, seperti penyiksaan dan eksekusi.


"Ebrahim Raisi harus tetap dikenai sanksi berdasarkan UU Amerika Serikat. Jika Majelis Umum PBB mempertahankan rencananya saat ini untuk mengizinkan beberapa kehadiran langsung, Gedung Putih harus menolak Raisi dan visa para pemimpin Iran lainnya untuk hadir," tulis para senator, seperti dikutip Sputnik.

Sejauh ini Biden belum memberikan komentar atas permintaan dari para senator.

Raisi terpilih sebagai presiden Iran ke-13 dalam pemilu pada pertengahan Juni lalu. Ia dijadwalkan dilantik pada 5 Agustus.

Ia diduga menjadi bagian "Komite Kematian" yang kerap memerintahkan penangkapan dan eksekusi ribuan lawan politik.

Bukan kali pertama bagi AS menggunakan larangan visa bagi pejabat yang akan berpartisipasi dalam pertemuan PBB. Beberapa orang telah mengecam langkah AS karena melanggar Perjanjian Markas Besar PBB-AS pada 1947, di mana Washington harus mengizinkan pejabat asing masuk sebagai tuan rumah markas PBB.

"Otoritas federal, negara bagian atau lokal Amerika Serikat tidak akan memaksakan halangan apa pun untuk transit ke atau dari distrik markas perwakilan Anggota atau pejabat PBB," bunyi Bagian 11 dari perjanjian tersebut.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya