Berita

Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net

Politik

Kasus Covid-19 di Luar Jawa dan Bali Naik, Puan: Segera Selesaikan Vaksinasi!

RABU, 28 JULI 2021 | 20:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perhatian serius dalam penanganan pandemi Covid-19 beberapa hari ini tertuju ke daerah luar Pulau Jawa dan Pulau Bali.

Pada Selasa kemarin (27/7), Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat penurunan kasus positif di wilayah Pulau Jawa-Bali sebesar 24 persen, setelah meningkat dua pekan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sementara, Satgas mencatat beberapa daerah di luar Pulau Jawa-Bali mengalami peningkatan hingga 53 persen pada dua pekan yang lalu dan 3,6 persen pada satu pekan kemarin.


Sebagai contoh, kenaikan kasus di luar Jawa-Bali pada pekan kemarin paling banyak disumbang Kalimantan Timur sebanyak 10.297 kasus, Sumatera Utara sebanyak 7.528 kasus, Riau 5.999 kasus, Nusa Tenggara Timur 5.904 kasus dan Sulawesi Selatan 5.010 kasus.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, ikut menyoroti kenaikan angka kasus baru Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali tersebut.

Ia memandang, lonjakan kasus positif Covid-19 di luar Jawa-Bali harus ditangani secara serius, salah satunya dengan cara mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi di sana.

Ia menyatakan, masih ada stok 50 juta dosis vaksin tersedia hingga pertengahan Agustus 2021. Stok juga dia sebut akan bertambah lagi sebanyak 45 juta dosis pada awal Agustus 2021 dengan target total 440 juta dosis vaksin masuk ke Indonesia di sepanjang 2021.

"Seperti fokus vaksinasi di Pulau Jawa dan Bali ketika kasus tinggi, sekarang vaksinasi juga harus fokus ke luar Pulau Jawa dan Bali yang angka kasusnya naik," tegas Puan di Jakarta, Rabu (28/7).

Puan juga menyayangkan target pemerintah menyuntikkan vaksin 1,5 juta orang per hari belum terealisasi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pemabngunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini mengatakan, ketersediaan stok vaksin harus juga dipastikan guna mendukung sebaran vaksinasi di daerah-daerah yang menjadi perhatian.

Setidaknya, Puan melihat vaksinasi dosis pertama harus menjangkau seluas-luasnya warga Indonesia.

"Segera selesaikan vaksinasi pertama dengan cakupan seluas mungkin," tuturnya.

Hingga Selasa kemarin (27/7), ada 45.278.549 orang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan 18.666.343 orang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua.

Sementara, target yang dipatok untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal di Indonesia harus mencapai 208.265.720 orang tervaksinasi. Sehingga Puan mendorong pemerintah untuk terus menambah ketersediaan vaksin di dalam negeri.

"Vaksinasi kita akan terus kejar-kejaran dengan laju penularan sampai mencapai herd immunity. Jadi vaksinasi tidak boleh terhenti karena stok vaksin kosong," tegasnya.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini mengatakan, sebaran dan percepatan vaksinasi yang terus meluas ke luar Jawa-Bali bisa meminimalisir risiko di daerah-daerah di zona merah.

"Cegah dari sekarang situasi buruk yang terjadi di Jawa dan Bali terulang  lagi di luar kedua wilayah, dengan percepatan vaksinasi," kata mantan Puan.

Maka dari itu, Ketua DPP PDIP ini menjadikan luar Pulau Jawa dan Bali sebagai satu fokus vaksinasi yang penting dilakukan segera oleh pemerintah, karena ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan di luar Jawa dan Bali pun lebih terbatas.

"Keterlambatan pencegahan akan membuat situasi lebih buruk dapat terjadi. Percepatan vaksinasi di luar Pulau Jawa dan Bali adalah upaya tepat mencegah perpindahan episentrum Covid-19 di situasi ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang lebih terbatas," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya