Berita

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini/Net

Politik

Selain Tolak Fasilitas Hotel, PKS Minta Fasilitas DPR Dibuka untuk Masyarakat

RABU, 28 JULI 2021 | 19:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fasilitas mewah yang diperuntukkan bagi anggota DPR RI dari Setjen DPR menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pemberian fasilitas mewah itu bagi anggota DPR itu dinilai tidak memiliki hati karena saat ini rakyat kesulitan.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan hal itu sebagai bentuk antisipasi, kebijakan Sekjen DPR itu tentu harus mengacu peraturan perundang-undangan.


"Namun demikian, pada praktiknya harus benar-benar menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap kondisi rakyat kebanyakan yang jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah Covid 19 ini," ujar Jazuli, Rabu (28/7).

Untuk itu, Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini meminta agar Setjen DPR tidak perlu menyewa fasilitas khusus seperti hotel atau penginapan.

Menurutnya, ketimbang menyewa hotel lebih baik memfungsikan fasilitas yang dimiliki DPR seperti Wisma DPR di Kopo Bogor atau fasilitas milik DPR lainnya.

Jazuli bahkan meminta seluruh fasilitas DPR itu juga dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat.

"Kami mengusulkan agar fasilitas Isoman tersebut juga terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan tempat isolasi mandiri," pungkas Jazuli.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebelumnya menyatakan, pihaknya menyediakan fasilitas hotel untuk anggota DPR RI yang positif Covid-19.

Ketentuan fasilitas itu tertuang dalam surat bernomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021.

Adapun fasilitas yang didapatkan anggota DPR saat menjalani isolasi mandiri:

1. Makan tiga kali sehari (pagi, siang, dan malam)
2. Laundry tiga potong baju per hari
3. Free Wi-Fi dan parkir
4. Konsultasi dokter melalui telepon setiap hari (Dr Fahri dari Laboratorium Amelia Clinic dan Prolepsis)
5. Kunjungan dokter atau perawat 2-3 kali, dapat vitamin
6. Satu kali tes PCR (di hari ke-7).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya