Berita

Wartawan senior, Hersubeno Arief/Net

Politik

Cermati Tanda-tanda Di Daerah, Hersubeno Arief Khawatir Indonesia Jadi Koloni China

MINGGU, 25 JULI 2021 | 10:44 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Cepat atau lambat Indonesia akan menjadi jajahan atau koloni Republik Rakyat China (RRC) karena tanda-tandanya sudah mulai muncul di berbagai daerah di Indonesia.

Begitu kesimpulan yang disampaikan oleh wartawan senior, Hersubeno Arief dalam video yang diunggah di akun YouTube Hersubeno Point pada Jumat (23/7) bertajuk "Indonesia Sudah Jadi Koloni China? Ini Buktinya".

Hersubeno mengaku termenung dan berpikir keras terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia. Apakah masih punya kedaulatan? Atau sesungguhnya secara pelan tapi pasti akan menjadi koloni China.


Menurut Hersubeno, tanda-tanda mengarah ke sana sudah sangat kuat dan sulit untuk dibantah.

"Renungan saya itu dipicu oleh sebuah link berita yang dikirim oleh seorang sahabat. Judulnya begini, “Bahasa China jadi kurikulum lokal di Maluku Utara, Pengamat: sebentar lagi China bakal kuasai Indonesia”. Seperti biasa kalau saya menerima info cukup sensasional ini, atau medianya saya tidak kenal, saya coba kroscek betulkah informasi ini benar dan bukan hoax," ujar Hersubeno seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (25/7).

Menurut Hersubeno, info berita ini cukup kredibel karena memuat pernyataan pengamat dan pernyataan dari pejabat resmi.

Berita itu berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menjadikan bahasa China atau Mandarin sebagai kurikulum wajib di Halmahera Selatan, Maluku Utara.

"Benarkah bahasa China atau Mandarin sudah masuk di kurikulum sekolah di Halmahera Selatan? Ternyata informasi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan, Safiun Radjulan," kata Hersubeno.

Hersubeno pun menyebut bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Selatan mempunyai alasan memasukkan bahasa Mandarin sebagai kurikulum wajib di sekolah-sekolah di Halmahera Selatan.

Alasannya, kata Hersubeno, adalah bahasa Mandarin sudah menjadi syarat untuk bekerja di sektor pertambangan yang dikuasi oleh para pengusaha China.

"Karena itu, nantinya kata Safiun Radjulan, bahasa Mandarin akan diajarkan di sekolah-sekolah dari SD sampai SMP menggantikan bahasa Inggris. Saya hanya bisa menarik napas panjang. Sudah begitu parah kah bangsa ini hanya untuk menjadi buruh di pabrik-pabrik China, kita harus menggadaikan kedaulatan kita," terang Hersubeno.

Padahal seharusnya, kata Hersu, para pengusaha atau pekerja China di Indonesia yang belajar bahasa Indonesia, bukan sebaliknya rakyat Indonesia yang harus belajar bahasa Mandarin.

Bukan terjadi kali ini saja, dia juga menemukan link berita bahwa hal serupa juga pernah terjadi pada Juni 2021, yakni terjadi di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

"Saya jadi berpikir ini, bisa jadi ini semacam akal-akalan agar semua peluang kerja mulai dari level paling tinggi bahkan sampai paling bawah pekerja kasar itu akan dikuasi sepenuhnya oleh tenaga kerja China. Dengan alasan tadi, tenaga-tenaga kerja Indonesia tidak bisa berbahasa Mandarin," tutur Hersubeno.

Selain itu, masih kata Hersubeno, soal ancaman penjajahan China melalui investasi dan jebakan utang juga bukan lah isapan jempol. Karena, kasus di negara-negara lain sudah banyak yang menjadi korban.

"Nah bagaimana dengan Indonesia? Karena kita tau sekarang ini banyak sekali proyek-proyek China di Indonesia, terutama proyek-proyek infrastruktur, begitu juga dengan pembangunan pabrik dan pertambangan, terutama tambang emas dan tambang nikel," tutur Hersubeno.

"Apakah yang dikhawatirkan oleh seorang seniman dari Halmahera Selatan itu akan terwujud, bahwa lambat laun Indonesia akan menjadi jajahan atau menjadi koloni China? Rasanya kalau kita melihat apa yang terjadi di beberapa negara lain, cepat atau lambat itu akan terjadi di Indonesia kalau kita tidak segera menyadarinya," sambung Hersubeno.

Bahkan, rakyat Indonesia belakangan ini juga disuguhi dengan video-video kedatangan tenaga kerja dari China di tengah rakyat Indonesia harus membatasi aktivitas.

"Tetapi kita sendiri bangsa Indonesia saat ini harus menahan diri untuk melakukan aktivitas karena kita ingin mendukung program pemerintah yakni menurunkan angka penularan Covid melalui PPKM Darurat," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya