Pakar komunikasi Emrus Sihombing/Net
Komandan dalam penerapan kebijakan penanganan Covid-19 diharap sejumlah pihak tidak lagi diemban Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Pakar komunikasi Emrus Sihombing menyarankan Presiden Joko Widodo mengevaluasi struktur pejabat dalam kebijakan penangan pandemi Covid-19 jelang rencana pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 26 Juli nanti.
Menurutnya, struktur itu bisa mengkombinasikan menteri dari pendukung sekaligus pemuncak Pemilu 2019, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
"Kan pemenang kursi di DPR dan pendukung utama Joko Widodo kan PDIP dan Golkar," ujar Emrus dalam perbincangan bersama
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/7).
Emrus memaparkan alasannya mendorong PDIP masuk dalam struktur utama kebijakan penangan Covid-19. Di mana salah satunya karena partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu dalam posisi sebagai pemenang Pemilu 2019.
"Kenapa saya tawarkan PDIP? Karena dia mengakar sebagai pemenang Pemilu legislatif dan eksekutif, dukungan riilnya kuat di masyarakat," terangnya.
Alasan lainnya, disebutkan Emrus, karena ada dua tokoh dari partai politik yang selama ini menjadi sentral penanganan Covid-19 dari partai yang sama.
Yakni, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto, dan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, yang keduanya berasal dari Golkar.
Saat ditanya mengenai orang yang pantas diganti dengan tokoh dari PDIP, Emrus menyarankan Luhut.
Sarannya ini, menurut dia, sejalan dengan pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang dinilai gagal oleh masyarakat dan banyak kalangan dalam hal menekan laju penularan Covid-19.
"Artinya Luhut Pandjaitan dari Golkar itu diganti dari PDIP," tandasnya.
