Berita

Tangkapan layar video narator Jiwa Demokrat/Rep

Politik

Betapa Malang Bangsa Ini Dipimpin Mereka Yang Tidak Punya Empati

SABTU, 24 JULI 2021 | 10:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak bisa diharapkan menjadi andalan dalam menangani pandemi Covid-19.

Begitu isi video singkat Jiwa Demokrat yang diunggah ramai-ramai para pengurus dan kader Partai Demokrat di akun media sosial, Jumat malam hingga pagi ini.

"Apa yang diharapkan dari PPKM menyangkut nyawa manusia? Tiada yang lebih berharga selain nyawa manusia," kata politisi Partai Demokrat, Andi Arief yang ikut memposting video tersebut, Sabtu (24/7).


Diterangkan dalam video narator itu, PPKM tidak bisa diharapkan karena sains diabaikan, sehingga kegagalan pun tidak terhindarkan.

Pemerintah seperti tidak melakukan perbaikan apapun dari setiap kebijakan untuk menangani pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih.

"Hingga sekarang pemerintah tak selangkah pun mengubah srategi melawan pandemi selain menjadikan nyawa sebagai bahan percobaan padahal setiap nyawa ada kehidupan," tururnya.

Pemerintah menyebutkan PPKM Darurat, tetapi tujuannya bukan hanya soal nyawa manusia. Investasi dan keuangan jadi prioritas untuk diselamatkan.

"Pemerintah menyebut ini sebagai darurat, tetapi yang darurat itu bukan jatuhnya korban melainkan APBN, jatuhnya keuangan dan investasi yang harus diselamatkan," tuturnya.

Bagi kader Partai Demokrat, situsi itu adalah nasib rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa yang tidak punya empati.

"Ini adalah suara kader Partai Demokrat, betapa malang bangsa ini dipimpin oleh mereka yang tak punya empati," ucapnya.

Partai Demokrat sejak awal mengusulkan kepada pemerintah agar diambil kebijakan lockdown dalam menangani pandemi Covid-19.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya