Berita

Tangkapan layar video narator Jiwa Demokrat/Rep

Politik

Betapa Malang Bangsa Ini Dipimpin Mereka Yang Tidak Punya Empati

SABTU, 24 JULI 2021 | 10:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak bisa diharapkan menjadi andalan dalam menangani pandemi Covid-19.

Begitu isi video singkat Jiwa Demokrat yang diunggah ramai-ramai para pengurus dan kader Partai Demokrat di akun media sosial, Jumat malam hingga pagi ini.

"Apa yang diharapkan dari PPKM menyangkut nyawa manusia? Tiada yang lebih berharga selain nyawa manusia," kata politisi Partai Demokrat, Andi Arief yang ikut memposting video tersebut, Sabtu (24/7).


Diterangkan dalam video narator itu, PPKM tidak bisa diharapkan karena sains diabaikan, sehingga kegagalan pun tidak terhindarkan.

Pemerintah seperti tidak melakukan perbaikan apapun dari setiap kebijakan untuk menangani pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih.

"Hingga sekarang pemerintah tak selangkah pun mengubah srategi melawan pandemi selain menjadikan nyawa sebagai bahan percobaan padahal setiap nyawa ada kehidupan," tururnya.

Pemerintah menyebutkan PPKM Darurat, tetapi tujuannya bukan hanya soal nyawa manusia. Investasi dan keuangan jadi prioritas untuk diselamatkan.

"Pemerintah menyebut ini sebagai darurat, tetapi yang darurat itu bukan jatuhnya korban melainkan APBN, jatuhnya keuangan dan investasi yang harus diselamatkan," tuturnya.

Bagi kader Partai Demokrat, situsi itu adalah nasib rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa yang tidak punya empati.

"Ini adalah suara kader Partai Demokrat, betapa malang bangsa ini dipimpin oleh mereka yang tak punya empati," ucapnya.

Partai Demokrat sejak awal mengusulkan kepada pemerintah agar diambil kebijakan lockdown dalam menangani pandemi Covid-19.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya