Berita

Tangkapan layar video narator Jiwa Demokrat/Rep

Politik

Betapa Malang Bangsa Ini Dipimpin Mereka Yang Tidak Punya Empati

SABTU, 24 JULI 2021 | 10:10 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak bisa diharapkan menjadi andalan dalam menangani pandemi Covid-19.

Begitu isi video singkat Jiwa Demokrat yang diunggah ramai-ramai para pengurus dan kader Partai Demokrat di akun media sosial, Jumat malam hingga pagi ini.

"Apa yang diharapkan dari PPKM menyangkut nyawa manusia? Tiada yang lebih berharga selain nyawa manusia," kata politisi Partai Demokrat, Andi Arief yang ikut memposting video tersebut, Sabtu (24/7).


Diterangkan dalam video narator itu, PPKM tidak bisa diharapkan karena sains diabaikan, sehingga kegagalan pun tidak terhindarkan.

Pemerintah seperti tidak melakukan perbaikan apapun dari setiap kebijakan untuk menangani pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih.

"Hingga sekarang pemerintah tak selangkah pun mengubah srategi melawan pandemi selain menjadikan nyawa sebagai bahan percobaan padahal setiap nyawa ada kehidupan," tururnya.

Pemerintah menyebutkan PPKM Darurat, tetapi tujuannya bukan hanya soal nyawa manusia. Investasi dan keuangan jadi prioritas untuk diselamatkan.

"Pemerintah menyebut ini sebagai darurat, tetapi yang darurat itu bukan jatuhnya korban melainkan APBN, jatuhnya keuangan dan investasi yang harus diselamatkan," tuturnya.

Bagi kader Partai Demokrat, situsi itu adalah nasib rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa yang tidak punya empati.

"Ini adalah suara kader Partai Demokrat, betapa malang bangsa ini dipimpin oleh mereka yang tak punya empati," ucapnya.

Partai Demokrat sejak awal mengusulkan kepada pemerintah agar diambil kebijakan lockdown dalam menangani pandemi Covid-19.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya