Berita

Ilustrasi penerapan PPKM/Net

Nusantara

Masyakarat Keluar Rumah Untuk Cari Makan, HMI Sumut Desak Pemerintah Akhiri PPKM

JUMAT, 23 JULI 2021 | 22:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak pemerintah agar segera mengakhiri kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumatera Utara, M. Alwi Hasbi Silalahi mengingatkan pemerintah agar memberikan solusi konkret terkait penanganan virus corona baru (Covid-19).

Selain itu, HMI juga meminta pemerintah mengatasi berbagai dampak yang dialami masyarakat.


Pasalnya, kata Hasbi, banyak masyarakat khususnya pekerja harian yang terdampak langsung dari sisi ekonomi akibat kebijakan PPKM.

"Selama ini masyarakat disuruh berdiam di rumah, padahal mereka harus keluar mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat keluar bukan mau cari kaya, tapi cari makan," ujar Hasbi, Jumat (23/7).

Seperti halnya di Medan, kata dia, banyak pekerja dari luar kota yang sulit memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak bisa bekerja akibat adanya penyekatan mobilitas.

"Lebih baik kepolisian membuka border-border itu. Orang yang bekerja di Medan juga banyak yang berasal dari luar Medan. Bagaimana mereka mau memenuhi kebutuhan hidupnya atau mengirim uang ke kampungnya," tegasnya.

Hasbi khawatir, jika PPKM berkepanjangan maka akan menimbulkan riak-riak yang bukan tidak mungkin berujung kerusuhan akibat hajat hidup rakyat tidak terpenuhi.

"Jika kondisi ini berlangsung terus, bisa saja akan terjadi krisis seperti yang terjadi pada 1998, di mana masyarakat bergerak menuntut pemerintahnya," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya