Berita

Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus/Net

Dunia

WHO: Kesenjangan Vaksinasi Negara Kaya Dan Miskin Jadi Hambatan Terbesar Untuk Mengakhiri Pandemi

JUMAT, 23 JULI 2021 | 12:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ketidaksetaraan akses vaksin adalah hambatan terbesar bagi dunia untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Kesenjangan besar terhadap vaksin sangat terlihat di antara negara kaya dan negara miskin.

Begitu yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers di Jenewa pada Kamis (22/7).

Berdasarkan data yang dirilis UNDP dan Universitas Oxford, ketidaksetaraan vaksin akan memiliki dampak yang langgeng dalam pemulihan sosial ekonomi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah. Apalagi jika tidak ada upaya untuk memastikan akses yang adil untuk setiap negara melalui pembagian dosis.


"Ketidaksetaraan vaksin adalah hambatan terbesar dunia untuk mengakhiri pandemi ini dan pulih dari Covid-19," kata Tedros.

"Secara ekonomi, epidemiologis dan moral, adalah kepentingan terbaik semua negara untuk menggunakan data terbaru yang tersedia untuk membuat vaksin yang menyelamatkan jiwa tersedia untuk semua." lanjutnya.

Jika negara-negara berpenghasilan rendah mampu memvaksinasi dengan tingkat yang sama dengan negara-negara berpenghasilan tinggi, mereka akan memiliki 38 miliar dolar AS untuk PDB tahun 2021.

“Di beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah, kurang dari 1 persen populasi divaksinasi, ini berkontribusi pada pemulihan dua jalur dari pandemi Covid-19,” kata Administrator UNDP Achim Steiner.

Untuk itu, ia mendorong tindakan kolektif agar hambatan akses vaksin pada negara-negara berpenghasilan rendah segera dihilangkan.

Data terbaru dari IMF, Bank Dunia, UNICEF, dan Gavi, menunjukkan negara-negara kaya diproyeksikan untuk memvaksinasi lebih cepat dan pulih secara ekonomi lebih cepat dari Covid-19.

Pada saat yang sama, negara-negara yang lebih miskin belum dapat memvaksinasi petugas kesehatan mereka dan populasi yang paling berisiko. Mereka kemungkinan tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan sebelum Covid-19 hingga tahun 2024.

Situasi ini diperburuk dengan kemunculan varian baru yang lebih menular seperti Delta.

Laporan dari UNDP dan Universitas Oxford menggambarkan mengapa percepatan pemerataan vaksin sangat penting.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya