Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison/Net

Dunia

Australia Lambat Sediakan Vaksin, PM Scott Morrison Siap Bertanggung Jawab

KAMIS, 22 JULI 2021 | 12:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Penguncian di tiga negara bagian Australia karena lonjakan kasus Covid-19 membuat publik mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison.

Saat ini, negara bagian Victoria, New South Wales (NSW), dan Australia Selatan telah memberlakukan penguncian untuk mencegah penyebaran Covid-19, khususnya dari varian Delta.

Australia pada awalnya dipuji karena berhasil mengendalikan virus dengan menutup perbatasan dengan ketat. Tetapi pemerintah dinilai lambat dalam hal program vaksinasi.


Menurut Our World in Data, hanya sekitar 10 persen populasi Australia yang sudah vaksinasi lengkap. Dengan angka ini, Australia berada di belakang Kolombia, Meksiko, dan Malaysia.

Sementara tiga negara yang berhasil menjalankan program vaksinasi adalah Inggris dengan 53,1 persen populasinya sudah divaksinasi lengkap, Spanyol 52 persen, dan Kanada 50 persen.

Berbicara pada konferensi pers pada Rabu (21/7), Morrison mengatakan dia menerima tanggung jawab atas masalah yang peluncuran vaksin Covid-19.

"Kita semua tahu (penundaan) diakibatkan banyak faktor. Akan ada banyak kritik dan tinjauan ke belakang. Mereka akan memiliki berbagai motivasi untuk melakukan itu," ujar Morrison, seperti dikutip The Independent.

"Saya bertanggung jawab atas masalah yang kami miliki, tetapi saya juga bertanggung jawab atas solusi yang kami berikan dan tingkat vaksinasi yang sekarang kami capai," tambahnya.

Sementara itu, politisi Partai Buruh, Jim Chalmers menyebut Morrison berusaha untuk melarikan diri dari masalah ketika rakyat Australia tengah terluka.

"Ini adalah perdana menteri yang bersembunyi saat orang terluka," kritiknya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya