Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Minta Kepala Daerah Evaluasi Penyebab Kematian Yang Tinggi

KAMIS, 22 JULI 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta kepala daerah dalam wilayah PPKM Darurat se-Jawa dan Bali untuk mengevaluasi kembali penyebab kematian yang tinggi.

Koordinator PPKM Darurat ini meminta agar para kepala daerah tersebut segera menjalankan pengetesan, pelacakan dan perawatan.

"Pelaksanaan testing, tracing, dan treatment ini agar segera bisa kita eksekusi. Saya kira ini bisa berjalan lebih masif lagi, terutama sebagai mitigasi kemungkinan lonjakan setelah Idul Adha selama dua minggu ke depan," ucap Luhut lewat keterangan pers, Kamis (22/7).


Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo telah meminta agar para kepala daerah memiliki data yang pasti terkait pasien meninggal apakah sudah divaksinasi ataukah belum. Dirinya menambahkan bahwa ketersediaan oksigen, penanganan oleh rumah sakit, akses kepada obat juga harus mendapatkan perhatian.

"Kalau boleh, semua teman-teman para gubernur dan para bupati/walikota untuk melakukan pendataan. Saya berharap ini nanti bisa disampaikan," tandasnya.

Luhut menegaskan bahwa pemerintah harus fokus kepada menurunkan tingkat kematian yang telah mencapai lebih dari seribu orang.

"Jika kita lihat varian delta ini, penyebarannya lebih cepat, sembuhnya lebih cepat, namun wafatnyapun jadi lebih cepat. Oleh karena itu saya meminta teman-teman di rumah sakit untuk segera menyusun tata laksana perawatan covid yang baru," tutupnya.

Luhut menambahkan, dengan melakukan hal tersebut maka langkah intervensi akan lebih cepat dilakukan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya