Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto/Net
Seiring naiknya harga minyak dunia hingga sempat menyentuh harga tertinggi di level 77,16 Dolar AS/barel pada awal Juli, pemerintah diharapkan tidak ikut naikkan harga BBM dalam negeri.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto, meminta Pemerintah konsisten dengan kebijakan sebelumnya yang tidak menurunkan harga BBM dalam negeri sekalipun harga minyak dunia anjlok.
Ia khawatir jika BBM dinaikkan, maka beban rakyat semakin berat. Apalagi, sejak 3 Juli lalu ada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) daryrat.
"Apalagi dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, sebaiknya Pemerintah jangan menaikkan harga BBM. Kasihan rakyat. Daya belinya masih belum pulih," tegas Mulyanto, Selasa (20/7).
Apalagi, kata Anggota Komisi VII DPR RI ini, beberapa bulan lalu Pertamina telah mengumumkan laba yang dihasilkan.
Mengacu data Pertamina, laba itu didapat dari keuntungan dimana rakyat membeli BBM dengan harga normal di saat harga minyak dunia anjlok.
"Sekarang Pertamina harus siap menerima konsekuensi. Jangan ikut-ikutan menaikan harga BBM di saat harga minyak dunia naik. Jangan rakyat lagi yang dikorbankan," cetusnya.
Untuk meringankan biaya pengadaan BBM yang net importer itu, Mulyanto minta Pemerintah menyediakan kompensasi yang memadai untuk meringankan Pertamina.
Mulyanto meminta Pemerintah tidak lepas tangan menyikapi fluktuasi harga tersebut.
"Pemerintah harus benar-benar memperhatikan kondisi riil ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini," kata Mulyanto.
Harga minyak dunia naik hingga sempat menyentuh harga tertinggi di level 77,16 Dolar AS/barel di awal bulan Juli untuk minyak berjangka jenis Brent.
Kenaikan harga minyak juga terjadi pada harga MPOS ataupun Argus yang merupakan harga acuan dalam menentukan harga BBM dalam negeri sesuai Kepmen ESDM No.62/2020.
Kepmen ESDM itu berisi tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan.
Mulyanto menambahkan, Pemerintah harus mempertimbangkan bahwa saat ini Premium sudah jarang ditemukan. Sebagian besar SPBU sudah tidak menjual BBM jenis Premium. Yang ada dan yang paling murah hanya Pertalite.
"Karena itu Pemerintah jangan ikut menaikkan harga Pertalite ini," pungkasnya.
