Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

LBP Minta Maaf, Saleh Daulay: Harus Diakui Pak Luhut Ini Gentleman

SENIN, 19 JULI 2021 | 12:04 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), yang meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait pelaksanaan PPKM Darurat diapresiasi anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Saleh mengatakan, sikap yang ditunjukkan Koordinator PPKM Darurat itu merupakan tindakan yang gentle.

"Kita juga harus mengakui bahwa Pak Luhut ini gentleman. Mau meminta maaf dan mengakui bahwa kebijakan yang dikendalikannya belum optimal,” ucap Saleh kepada wartawan, Senin (19/7).


Meski sudah meminta maaf, Saleh meminta Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali terus melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 yang mengganas saat ini.

Saleh juga menyarankan Luhut untuk melakukan terobosan baru.

"Namun demikian, penanganan Covid tidak boleh berhenti sampai di situ. Seperti yang dijanjikan, perlu terobosan baru dan kerja-kerja kreatif lain agar pandemi ini bisa berlalu. Segala sumber daya yang dimiliki dapat dipergunakan,” papar Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.

"Setidaknya, setiap orang yang terpapar harus mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi harus dipercepat. Orang-orang yang terdampak secara ekonomi harus dibantu,” pungkas Saleh Daulay.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya