Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

PPKM Darurat Diperpanjang Atau Tidak, Yang Penting Pemerintah Beri Solusi Nyata

SENIN, 19 JULI 2021 | 10:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah masih belum memastikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berakhir pada 20 Juli, akan kembali diperpanjang atau tidak.

Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bisa memastikan langkah dan kebijakan yang diambil terkait pandemi benar-benar memberi solusi nyata.

“Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Pastikan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk yang menjalani isolasi mandiri,” tegas Puan kepada wartawan, Senin (19/7).


Puan mengatakan, kebijakan PPKM Darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kepada rakyat bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Berikan pemahaman yang lebih baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas dan aktivitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi,” teramgnya.

PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak, kata mantan Menko PMK ini, harus diputuskan berdasarkan data yang juga transparan ke publik. Termasuk juga penjelasan kepada publik dengan argumentasi dan tujuan yang berlandaskan data dan fakta.

Tidak hanya terkait kasus baru harian Covid-19 yang masih melonjak, Ketua DPP PDIP ini menyoroti beragam fakta dan pemberitaan terkait masyarakat yang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar wabah ini.

Dia pun meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi yang sama besarnya bagi kalangan ini.

“Pastikan mereka yang menjalani isoman juga mendapatkan akses dan layanan untuk berobat dengan mudah dan cepat, di kondisi yang masuk kategori tidak perlu ke rumah sakit sekalipun,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya