Berita

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas/Net

Politik

MUI Kecam Tindakan Arogan Aparat Saat Tegakkan PPKM Darurat

MINGGU, 18 JULI 2021 | 19:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sikap arogansi dan kasar yang dilakukan aparat terhadap masyarakat dikritisi oleh sejumlah kalangan masyarakat.

Tak terkecuali dari tokoh agama yang mengecam tindakan tidak manusiawi yang dilakukan aparat penegak hukum di lapangan.

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengecam keras tindakan arogansi petugas di lapangan selama diberlakukannya PPKM Darurat ini.


"Saya mengecam dengan keras tindakan aparat dalam menegakkan ppkm  yang sangat kasar dan arogan dalam menghadapi rakyat lapis bawah dan para pedagang kecil," tegas Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/7).

Menurutnya, para pedagang kecil kaki lima buka tidak mengetahui virus corona baru (Covid-19) itu berbahaya namun karena mereka harus menafkahi anak dan keluarganya.

Sehingga, mereka harus keluar dari rumau untuk bekerja dan berusaha.

"Kalau para aparat tersebut setiap akhir atau awal bulan sudah jelas akan mendapat gaji. Kalau mereka? Mereka kalau tidak bekerja dan tidak berusaha atau berdagang di kaki lima tersebut maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Anwar, semestinya jika pemerintah melarang masyarakat untuk beaktivitas di luar rumah maka konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah adalah memenuhi kebutuhan pokok para rakyat kecil tersebut.

"Mestinya, pemerintah mengganti dan memberi mereka uang atau bantuan sosial (BLT) agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebab kalau mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya baik bagi dirinya dan anak-anak serta keluarganya maka mereka akan stress dan akan  kelaparan," katanya.

"Sehingga imunitas atau kekebalan tubuh mereka tentu akan menurun sehingga mereka akan dengan  mudah terkena penyakit termasuk Covid-19," tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya