Berita

Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

LBP Minta Maaf, Ujang Komarudin: Kalau Di Luar Negeri Jika Tak Optimal Kerja, Mestinya Mundur

MINGGU, 18 JULI 2021 | 14:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia lantaran belum optimal dalam penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) lewat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menyikapi permohonan maaf Luhut, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menyampaikan seharusnya seluruh pejabat meminta maaf.

Ujang menilai Luhut telah berbuat hal positif dengan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia namun hal tersebut belumlah optimal.


"Semua pejabat. Siapapun dia. Mestinya hati-hati dalam bicara. Tak boleh pejabat asal jeplak bicaranya. Seolah-olah paling benar dan paling hebat. Hal yang bagus jika LPB meminta maaf. Itu hal yang positif. Namun kata-katanya "belum optimal". Jadi seolah-oleh tak mau disebut gagal,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (18/7).

Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Review (IPR) ini mengapresiasi sikap Luhut yang berani untuk meminta maaf.

"Itu sikap yang bagus dari seorang pejabat. Jika tak mampu, mesti meminta maaf. Itu mesti kita apresiasi. Kalau di luar negeri jika tak optimal bekerja, mestinya mundur dari soal penanganan Covid-19,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini Indonesia tengah berada di dalam situasi gawat darurat, dan semestinya pejabat memberikan kebijakan yang membuat rakyat tenang tidak panik dan chaos.

"Gimana tak gawat angka kematian anak karena Covid-19 tertinggi di dunia, penanganan kepada rakyat yang jualan juga acak-acakan, Indonesia juga menjadi negara teratas dalam kasus kematian baru di dunia,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya