Berita

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Pengakuan Dan Permohonan Luhut: Sebagai Koordinator, Saya Minta Maaf Jika PPKM Belum Optimal

SABTU, 17 JULI 2021 | 21:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diakui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, belum maksimal berjalan.

Luhut selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali menyampaikan permohonan maaf kepada publik dalam jumpa pers virtual tentang "Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat", Sabtu (17/7).

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini belum optimal," ujar Luhut.


Dia memastikan, pemerintah tetap bekerja keras dengan berbagai cara untuk menanggulangi pandemi Covid-19, khususnya penyebaran varian Delta.

"Saya bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian Delta bisa diturunkan," ucapnya.

Terkait rencana perpanjangan PPKM Darurat, Luhut menyampaikan hal tersebut masih belum bisa dipastikan.

Mantan Danjen Kopassus ini menyampaikan rencana pemerintah mengumumkan keputusan perpanjangan PPKM Darurat setelah laporan hasil evaluasi PPKM Darurat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan saya kira dalam dua tiga hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," demikian Luhut.

Selama hampir dua pekan pelaksanaan PPKM Darurat,Luhut mendapat kritik dari banyak kalangan masyarakat.

Sejumlah pihak menilai pola komunikasi yang disampaikan Luhut tidak bisa membuat masyarakat ikut aktif mencegah penularan Covid-19.

Justru komunikasi Luhut yang terlihat mengancam, misalnya menantang pihak-pihak yang mengkritik penanganan Covid-19 oleh pemerintah, dianggap telah membuat masyarakat antipati kepada pemerintah.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

UAS Dihadang di Kutai Barat, DPR Minta Aparat Lindungi Tokoh Agama

Selasa, 07 Juli 2026 | 20:09

Jadwal Babak Perempat Final hingga Final Piala Dunia 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:51

RI Bisa Belajar dari Vietnam untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:41

Prabowo Berpeluang Akhiri Konflik Rempang dengan Standar Tata Kelola Baru

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:34

Video Parodi Kopdes Jauh dari Pemukiman Viral, Menkop Janji Evaluasi

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:32

Roy Suryo Pede Menangkan Praperadilan soal Pasal ITE

Selasa, 07 Juli 2026 | 19:10

ASN Pemkot Bandung Terlibat Judol Bisa Dipecat

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:50

Ledakan Guncang Damaskus di Tengah Kunjungan Bersejarah Presiden Macron

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:28

Puan Siap Tindak Lanjuti Diplomasi "Sungai Gangga dan Sungai Mahakam"

Selasa, 07 Juli 2026 | 18:05

Prediksi Argentina Kontra Mesir Malam Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 17:51

Selengkapnya