Berita

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Pengakuan Dan Permohonan Luhut: Sebagai Koordinator, Saya Minta Maaf Jika PPKM Belum Optimal

SABTU, 17 JULI 2021 | 21:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diakui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, belum maksimal berjalan.

Luhut selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali menyampaikan permohonan maaf kepada publik dalam jumpa pers virtual tentang "Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat", Sabtu (17/7).

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini belum optimal," ujar Luhut.


Dia memastikan, pemerintah tetap bekerja keras dengan berbagai cara untuk menanggulangi pandemi Covid-19, khususnya penyebaran varian Delta.

"Saya bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian Delta bisa diturunkan," ucapnya.

Terkait rencana perpanjangan PPKM Darurat, Luhut menyampaikan hal tersebut masih belum bisa dipastikan.

Mantan Danjen Kopassus ini menyampaikan rencana pemerintah mengumumkan keputusan perpanjangan PPKM Darurat setelah laporan hasil evaluasi PPKM Darurat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan saya kira dalam dua tiga hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," demikian Luhut.

Selama hampir dua pekan pelaksanaan PPKM Darurat,Luhut mendapat kritik dari banyak kalangan masyarakat.

Sejumlah pihak menilai pola komunikasi yang disampaikan Luhut tidak bisa membuat masyarakat ikut aktif mencegah penularan Covid-19.

Justru komunikasi Luhut yang terlihat mengancam, misalnya menantang pihak-pihak yang mengkritik penanganan Covid-19 oleh pemerintah, dianggap telah membuat masyarakat antipati kepada pemerintah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya