Berita

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Pengakuan Dan Permohonan Luhut: Sebagai Koordinator, Saya Minta Maaf Jika PPKM Belum Optimal

SABTU, 17 JULI 2021 | 21:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diakui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, belum maksimal berjalan.

Luhut selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali menyampaikan permohonan maaf kepada publik dalam jumpa pers virtual tentang "Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat", Sabtu (17/7).

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini belum optimal," ujar Luhut.


Dia memastikan, pemerintah tetap bekerja keras dengan berbagai cara untuk menanggulangi pandemi Covid-19, khususnya penyebaran varian Delta.

"Saya bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian Delta bisa diturunkan," ucapnya.

Terkait rencana perpanjangan PPKM Darurat, Luhut menyampaikan hal tersebut masih belum bisa dipastikan.

Mantan Danjen Kopassus ini menyampaikan rencana pemerintah mengumumkan keputusan perpanjangan PPKM Darurat setelah laporan hasil evaluasi PPKM Darurat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden dan saya kira dalam dua tiga hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi," demikian Luhut.

Selama hampir dua pekan pelaksanaan PPKM Darurat,Luhut mendapat kritik dari banyak kalangan masyarakat.

Sejumlah pihak menilai pola komunikasi yang disampaikan Luhut tidak bisa membuat masyarakat ikut aktif mencegah penularan Covid-19.

Justru komunikasi Luhut yang terlihat mengancam, misalnya menantang pihak-pihak yang mengkritik penanganan Covid-19 oleh pemerintah, dianggap telah membuat masyarakat antipati kepada pemerintah.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya