Kesadaran Bersama Terhadap PPKM Darurat Lemah, Sosiolog: Jika Berlarut Social Cost Yang Harus Dibayar Semakin Mahal

Lemahnya kesadaran bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyrakat (PPKM) Darurat dirasa sebagai masalah yang cukup serius.

Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI), Daisy Indira Yasmin menilai demikian, di tengah kondisi Covid-19 di dalam negeri yang semakin mengkhawatirkan.

Ia memandang, pemerintah tidak bisa sendiri menangani penyebaran virus Corona jenis baru tersebut. Makanya diperlukan upaya membangun kekompakan bersama masyarakat dalam membangun kesadaran bahwa PPKM Darurat dilaksanakan demi kebaikan bersama.

"Ini sebenarnya bukan semata-mata sekadar aturan yang dikeluarkan pemerintah, tetapi PPKM Darurat ini adalah untuk keselamatan dan kebaikan kita bersama, nah itu yang perlu menjadi catatan," ujar Daisy dalam diskusi daring Polemik bertajuk "Jalan Terjal PPKM Darurat" pada Sabtu (17/7).

Daisy menegaskan, semua pihak harus ingat tujuan utama dari PPKM Darurat adalah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Menurutnya, jika kesadaran itu tidak muncul secara bersama-sama maka pemerintah akan menanggug dampaknya.

Katanya, ongkos yang sangat mahal dalam penanganan Covid-19 akan menjadi satu dampak yang nyata, jika pandemi tidak bisa dikendalikan dengan cara kekompakkan pemerintah dan masyarakat.

"Kalau misalnya virus ini tetap menjadi bagian ancaman bagi kehidupan kita, kalau makin lama penyebaranya, makin tinggi penyebarannya maka sosial cost-nya juga tinggi," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang utuh dengan disertai standar operasi dari PPKM Darurat sehingga bisa dipahami masyarakat.

"Harusnya memang setiap kebijakan yang akan diberlakukan di masyarakat itu disertai dengan manual atau semacam SOP atau sosialisasi yang lengkap, bahkan sebelum kebijakan itu diluncurkan ke publik," pungkasnya.