Berita

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken/Net

Dunia

Menlu Blinken: ASEAN Harus Segera Bertindak Atasi Krisis Myanmar

RABU, 14 JULI 2021 | 11:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat mendesak ASEAN untuk bertindak lebih cepat dalam mengatasi krisis di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada awal Februari.

Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ketika melakukan pertemuan khusus dengan para menlu ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN pada Rabu (14/7).

Dalam keterangan jurubicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price yang dirilis di situs resmi, Blinken menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai situasi di Myanmar.


"(Sekretaris Blinken) meminta ASEAN untuk mengambil tindakan bersama untuk mendesak diakhirinya kekerasan, pemulihan transisi demokrasi Burma, dan pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak adil," ujar Price.

Blinken juga mengatakan konsensus lima poin yang dicapai ASEAN meruakan langkah maju yang penting. Untuk itu, ASEAN perlu mengambil tindakan segera dalam meminta pertanggungjawaban rezim Myanmar terhadap konsensus dan menunjuk seorang utusan khusus.

Dalam ASEAN Leaders' Meeting yang digelar di Jakarta pada 24 April lalu, para pemimpin ASEAN menyepakati lima poin konsensus untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

Poin pertama merupakan penghentian segera kekerasan di Myanmar, dan semua pihak harus menahan diri.

Kedua, para pemimpin ASEAN sepakat untuk memulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait guna mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre).

Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Sejauh ini, ASEAN belum menentukan utusan khususnya untuk dikirim ke Myanmar. Sementara itu, kekerasan di Myanmar masih berlanjut dengan ratusan orang menjadi korban.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya