Bila kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian Covid-19, Pemerintah harus segera menyusun worst case scenario (skenario terburuk)
Meski demikian, diakui Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah, worst cese scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar. Sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan Rencana APBN 2022.
“Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat Covid-19 dengan tingkat
uncertainty tinggi, dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan rakyat. Dan bila keadaan seperti ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita,†ujar Said di Jakarta, Senin (12/7).
Sejauh ini, terang Said, skenario APBN di tahun 2021 dan 2022 adalah skenario pemulihan segala hal. Terutama sosial, ekonomi, dan kesehatan.
Namun demikian, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama.
“Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Akan tetapi melihat situasi dan potensi risiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan kebijakan lebih jauh yang komprehensif,†tuturnya.
Menurut politikus senior PDI Perjuangan ini, jika harus membuat kebijakan-kebijakan lanjutan, yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan
worst case scenario, maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak.
Termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.
Langkah ini penting guna mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat.
“Saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan Covid-19, termasuk bila dalam pelaksanaan
worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan. Misalnya seperti penerbitan surat utang negara karena dampak turunnya penerimaan perpajakan,†terang Said.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini menegaskan, perang total terhadap Covid-19 ini harus terus dilakukan.
Tercatat, sebanyak 170 negara mengalami kontraksi ekonomi, 44 negara diantaranya berlanjut dengan resesi panjang.
Sementara beberapa negara di antaranya kontraksi ekonominya begitu dalam.
“Kita tidak menyangka kawasan Eropa yang selama ini penuh kemakmuran, layanan kesehatan yang sangat memadai, namun beberapa negara seperti Italia, Spanyol, dan Inggris dibuat limbung akibat pandemi,†urainya.
Hingga saat ini, dunia masih menghadapi bayang bayang akan penyebaran virus corona varian Peru.
Sejauh ini para peneliti mengidentifikasi varian Lambda ini memiliki tingkat infeksius yang sangat tinggi, termasuk kemampuannya mengelabuhi serangan imun tubuh.
Varian inilah yang sekarang menyerang sebagian besar di kawasan Amerika Latin.
Untuk itu, Said meminta pemerintah harus mulai mengerahkan sumber daya yang ada. Termasuk kerjasama internasional dalam penanganan Covid-19 di tanah air.
Selama ini, kerjasama internasional memang telah terbangun, khususnya dalam pemberian vaksin, dan obat serta pertukaran informasi tentang segala hal terkait Covid-19.
Namun keadaan di tanah air seiring meningkatnya gelombang kedua Covid-19 membutuhkan banyak sumber daya.
Sekadar contoh, pengambilan specimen virus harian saja kita belum menyentuh jutaan, masih sekitar 200-an ribu per hari.
Padahal pengambilan specimen yang banyak dan memenuhi standar epidemologi akan menghasilkan data akurat terhadap objektifnya rakyat yang terkena Covid-19.
Langkah ini sekaligus akan memperkuat kerja tracing, dan penyusunan kebijakan kebijakan lanjutan, termasuk prediksi berakhirnya gelombang kedua dan masuknya varian varian baru seperti varian Lambda.
“Oleh sebab itu mobilisasi sumber daya baik nasional maupun internasional untuk segala kebutuhan penopang pencegahan dan penanganan Covid-19 harus mulai dilakukan,†jelas Said.
Dalam upaya segenap kekuatan nasional untuk penanganan Covid-19 di tanah air, Said mendukung penuh langkah pemerintah melakukan penegakkan hukum pro justicia terhadap para spekulan, baik di sektor riil maupun keuangan yang menimbulkan
panic buying dan
selling.
Kegiatan spekulasi itu sungguh merusak dan bahkan menghancurkan sendi ekonomi masyarakat yang sedang susah.
“Karena itu, hukum mereka seberat-beratnya,†pungkasnya.
