Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/RMOL
Keputusan Pemerintah melalui PT Kimia Farma (Persero) Tbk menunda penyelenggaraan vaksin berbayar dinilai terlalu bertele-tele.
Sebab, di masa pandemi virus corona baru (Covid-19) seperti saat ini bukan waktunya untuk mencari keuntungan.
Demikian ditegaskan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution dalam postingan akun Twitter pribadinya @syahrial_nst pada Senin (12/7).
"Sudahlah. Jangan pakai istilah tunda, batalkan! Sedang pandemi, bukan waktunya cari cuan," tegas Syahrial.
Menurut Syahrial, Pemerintah sudah seharusnya bertanggungjawab terhadap keselamatan nyawa rakyatnya. Karena itu, vaksinasi Covid-19 sudah sepatutnya digratiskan oleh negara.
"Vaksin Covid-19 untuk rakyat harus gratis," tegasnya.
Lebih lanjut, Syahrial justru meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung penanganan Covid-19 di Tanah Air. Mengingat situasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.
"Sekali lagi, Presiden harus pimpin langsung perang lawan Covid-19. Supaya kekonyolan ABS (Asal Bapak Senang) tidak terjadi," pungkasnya.
PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebelumnya memutuskan menunda penyelenggaraan vaksin berbayar.
Awalnya, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) akan melaksanakan vaksin berbayar mulai hari ini, Senin (12/7) di delapan klinik Kimia Farma di enam kota di Jawa dan Bali.
Total kapasitas pelayanan vaksinasinya sebanyak 1.700 peserta per hari.
Vaksin covid-19 gotong royong untuk individu ini tadinya akan digelar mulai hari ini, Senin (12/7).
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro menyatakan penundaan dilakukan karena besarnya desakan publik hingga pertanyaan yang masuk.
"Kami mohon maaf karena jadwal vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata Ganti.
