Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Situasi Sedang Genting, Oksigen Dan Obat Langka, Tapi Kenapa Rakyat Malah Dibebani Bayar Vaksin?

SENIN, 12 JULI 2021 | 03:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana vaksin berbayar yang akan mulai dibuka pada Senin (12/7) dinilai hanya akan membebani masyarakat Indonesia.

Saat ini, masyarakat tengah dihadapkan dengan situasi serba sulit, di mana kebutuhan obat-obatan penunjang penyebuhan Covid-19 kian langka dan mahal.

"Situasi negeri sedang genting, Covid-19 sedang ganas-ganasnya. Nyawa rakyat makin banyak bergelimpangan karena oksigen langka, obat makin mahal mahal, perawatan pasien di rumah sakit makin terbatas aksesnya," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di akun Twitternya, Minggu (11/7).


Imbas pandemi yang belum berakhir, kondisi perekonomian masyarakat pun turut terdampak. Banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan.

Namun sayang, pemerintah terlihat tidak peka dan justru menjual vaksin Covid-19 yang seharusnya bisa didapatkan secara cuma-cuma.

"Sekarang, rakyat mau dibebani dengan mesti beli vaksin," kritiknya.

Herzaki berpandangan, sikap Kementerian BUMN yang merestui vaksin berbayar telah mengingkari komitmen Presiden Joko Widodo untuk menggratiskan semua vaksin untuk masyarakat Indonesia.

"Mengapa kini malah dijual? Pemerintah harusnya fokus untuk tingkatkan penyebaran vaksin agar makin masif dan merata. Bukan lalu ada yang cari rente dengan jualan vaksin," tutupnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya