Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Politik

Ketua DPD Dukung Penyuntikan Moderna Sebagai Vaksin Ketiga Untuk Nakes, Tapi Pastikan Dulu Efektivitasnya

SABTU, 10 JULI 2021 | 16:02 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berencana menggunakan Moderna sebagai vaksin ketiga di Indonesia. Tujuannya adalah untuk tenaga kesehatan. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung upaya tersebut.

Hanya saja, LaNyalla meminta pemerintah memastikan efektivitas vaksin Moderna terlebih dahulu.
   
"Kita harus mendukung upaya pemerintah untuk memutus pandemi Covid-19, termasuk dengan pemberian vaksin Moderna. Hanya saja efektivitas dari vaksin yang akan diberikan harus dipastikan terlebih dahulu melalui uji klinis," kata dia, Sabtu (10/7).


Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, upaya pemerintah menjaga tenaga kesehatan tidak boleh sia-sia.

"Tenaga kesehatan tidak boleh luput dari perhatian. Mereka pun harus dipastikan mendapat fasilitas kesehatan untuk mendukung aktivitasnya," ujar LaNyalla lagi.

Sebelumnya, disebutkan jika tenaga kesehatan merupakan kelompok prioritas yang harus dilindungi dari virus Covid-19, terutama dari varian baru.

Vaksin Moderna dipilih berdasarkan hasil diskusi dengan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM.

"Moderna akan menjadi vaksin ketiga setelah Sinovac dan AstraZaneca. Agar tidak mengundang pertanyaan masyarakat mengenai penggunaan vaksin yang berbeda-beda, pemerintah harus memberikan penjelasan ke masyarakat agar tidak ada simpang siur," tutur LaNyalla.

Vaksin Moderna rencananya akan tiba di Indonesia pada 11 Juli 2021. Sementara vaksinasi ketiga untuk nakes akan mulai dilakukan pekan depan.

BPOM mengatakan, vaksin Moderna sudah masuk daftar emergency use listing (EUL) dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Bahkan, BPOM menyebut vaksin Moderna manjur melawan mutasi virus corona varian B117 Alpha, B1351 Beta, dan P1 Gamma. Sementara untuk varian B1617 Delta masih belum dilaporkan bukti terkini.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya