Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo/Net
Rencana penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) pada objek sembako tidak dibenarkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Syahrul menegaskan, sampai saat ini pemerintah belum membahas soal penarikan PPN untuk barang sembako. Sehingga, isu-isu yang beredar hanya membuat resan petani.
"Impor beras dan PPN sembako umum itu tidak ada. Ini adalah pikiran-pikiran yang ada di sebagian pihak dan menjadi sebuah isu karena sampai sekarang ini pemerintah belum pernah merancang untuk kenaikan PPN sembako. Kalaupun itu ada pasti Menteri Pertanian tahu. Jadi jangan membuat petani resah,†ujar Syahrul dalam keterangan tertulis, Jmat (9/7).
Selain itu, mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini juga memastikan kebijakan impor beras tidak akan ada, sesuai perintah Presiden Joko Widodo.
"Presiden Jokowi pun sudah tegas mengatakan impor beras itu tidak ada. Bahwa boleh saja orang-orang melempar isu seperti itu. Dan bahkan Pak Presiden katakan dari mana rumor itu. Pemerintah tidak pernah membicarakan rencana impor beras dan kenaikan PPN sembako," tegasnya.
Lebih lanjut, Syahrul menyampaikan alasan tidak diperlukannya impor beras. Pertama, hingga saat ini Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup banyak baik yang ada pada pengendalian langsung Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), penggilingan, dan pada penanganan pemerintah daerah (pemda).
Produksi beras pada masa tanam (MT) I Tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton, sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.
"Oleh karena itu, dalam kondisi Covid-19 dan berbagai pembatasan, pangan kita terkendali dengan baik. Ini hampir setiap minggu dicek oleh Bapak Presiden dan kemarin dalam rapat virtual, Bapak Presiden meminta agar pengendalian pangan untuk kebutuhan nasional sepenuhnya di bawah kendali beberapa menteri untuk dipersiapkan maksimal," jelasnya.
Kedua, impor beras tidak diperlukan karena masa tanam II 2021 (kemarau basah) juga sudah dimulai dan panen pada pertengahan tahun berpotensi menambah stok pangan nasional. Kementan menargetkan produksi beras pada MT II sebanyak 14,25 juta ton dengan surplus beras di awal Juli 10,29 juta ton sementara konsumsi beras 14,91 juta ton, sehingga akhir Desember 2021 diperkirakan terdapat surplus stok beras sebesar 9,63 juta ton.
"Pada aspek harga, pergerakan harga beras medium di pasaran relatif stabil tanpa kenaikan signifikan. Harga gabah di tingkat penggilingan yang relatif stabil dan mengalami penurunan indikasi produksi cukup tinggi,†terangnya.
Ketiga, stok beras saat ini di Perum Bulog dalam bentuk cadangan beras pemerintah sebesar 1,37 juta ton, di atas batas aman 1 juta ton, sementara stok beras komersial 13,969 ton. Penyaluran beras untuk kepentingan stabilisasi harga, pasokan, dan kebencanaan per bulan 80 ribu ton, maka stok beras tersebut aman sampai dengan akhir tahun.
"Kalau melihat data ini, ketersediaan pangan berjalan dengan baik. Sesuai perintah Bapak Presiden, saya setiap hari turun ke lapangan. Jadi satu-satunya yang kita harapkan tidak boleh berhenti adalah kesiapan dan akselerasi pangan. Dari sinilah pangan tersedia, lapangan kerja juga tetap jalan dan ekonomi dasar tetap berputar," paparnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tahun 2020, yakni masa pandemi Covid-19, hanya sektor pertanian yang mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebesar 16,4 persen.
Ekspor juga naik 15,79 persen dengan nilai Rp451,77 triliun di 2020 dan ekspor tahun 2021 ini di triwulan I telah menyumbang 39,99 persen atau setara dengan Rp200 triliun.
