Jaksa Pinangki Sirna Malasari/Net
Perbedaan perlakuan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Kejaksaan Agung dalam menangani anggotanya yang terlibat kasus korupsi memang terlihat nyata.
Dalam kasus suap Djoko Tjandra misalnya, anggota kedua institusi penegak hukum itu terlibat. Dari Polri ada Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, sementara Kejaksaan Agung hanya Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Ketiganya telah ditetapkan tersangka menerima suap bahkan sudah dijatuhi vonis. Napoleon 4 tahun penjara, dimana vonisnya lebih berat dari tuntutan jaksa, dan Brigjen Prasetijo Utomo 3,5 tahun lebih berat dari tuntutan jaksa yang hanya 2,5 tahun.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Kabareskrim Polri yang menangani kasus suap ini, bahkan dengan keras menyatakan korps bhayangkara tidak pandang bulu dalam memproses hukum kedua pelaku yang merupakan perwira tinggi itu.
Namun berbeda dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang oleh majelis hakim divonis hanya 4 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan yakni 10 tahun. Vonis ini makin mempertajam asumsi publik bahwa Kejaksaan Agung terkesan ada konflik kepentingan, apalagi korps adhiyaksa memutuskan untuk tidak mengajukan kasasi atas vonis ringan Jaksa Pinangki.
Pengamat komunikasi dan politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengamini terkait perbedaan antara Polri dengan Kejaksaan Agung dalam menangani anggota merka yang terlibat kasus korupsi.
Ia melihat, Kejaksaan lebih kental nuansa politisnya dalam menangani Pinangki Sirna Malasari dan adanya dugaan upaya
untuk saling melindungi dalam kasus tersebut.
"Jadi, tidak menutup kemungkinan adanya konflik kepentingan, sehingga vonisnya disesain seringan mungkin," kata Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/7).
Ringanya vonis Pinangki dan tidak adanya upaya Kejaksaan Agung mengajukan kasasi atas vonis tersebut menurut Jamil mengindikasikan adanya hasil kompromi agar Jaksa Pinangki tidak merambat atau menyandung yang lain.
"Ini tampaknya hasil kompromi agar Pinangki tidak bersenandung kesana kemari. Dengan ringannya vonis tersebut diharapkan kasus tersebut berhenti pada Pinanki saja. Sebab, kalau merembet ke yang lain, tentu akan berbahaya," demikian Jamiluddin Ritonga.
