Wakil Menteri Pertahanan Saudi Khalid bin Salman bertemu di Washington, DC, minggu ini dengan pejabat tinggi pemerintahan Biden/AP
Pemerintahan Joe Biden kebanjiran kritik dari kelompok hak asasi manusia karena menjamu pangeran Arab Saudi yang juga merupakan adik dari Putra Mahkota Mohammed Bin Salman (MBS), yakni Khalid bin Salman di Washington, DC
Kunjungannya ke negeri Paman Sam itu dilakukan untuk pertemuan tingkat tinggi yang digelar minggu ini.
Pada tanggal 6 dan 7 Juli kemarin, Khalid bin Salman yang juga merupakan Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat Jake Sullivan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Ketua Kepala Gabungan Jenderal Mark Milley dan pejabat senior Amerika Serikat lainnya.
Jamuan pemerintahan Joe Biden pada Khalid bin Salman mengundang sorotan dari sejumlah kelompok HAM dan advokat anti-perang, terutama dikaitkan dengan kasus pembunuhan wartawan senior Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Pasalnya, sang kakak, MBS secara resmi secara resmi diidentifikasi awal tahun ini oleh badan-badan intelijen Amerika Serikat telah memberikan lampu hijau atas pembunuhan Khashoggi oleh regu pembunuh di Istanbul, Turki, pada tahun 2018 lalu.
Sementara itu, Biden pada pahun 2020 lalu sebagai kandidat presiden pernah lantang mengecam pembunuhan Khashoggi dan mengattakan bahwa Arab Saudi akan menjadi "pariah".
Hal inilah yang disinggung oleh para kritikus.
“Adalah kemunafikan yang luar biasa di pihak pemerintahan Biden untuk bertindak seolah-olah itu akan mengubah hubungan dengan Saudi,†kata salah satu pendiri Code Pink, sebuah kelompok advokasi perdamaian wanita di Washington, DC, Medea Benjamin.
“Pemerintahan Biden menentang semua yang dikatakan akan dilakukan,†kata Benjamin kepada
Al Jazeera (Kamis, 8/7).
Dia juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan Biden saat menjadi kandidat predisen berbeda dengan sikapnya saat telah menjabat.
“Biden berbicara tentang MBS menjadi paria, dan bagaimana dia akan memastikan bahwa Amerika Serikat tidak mendukung fasilitas dalam perang mereka di Yaman," kata Benjamin.
“Namun kenyataannya, dia menggelar karpet merah untuk saudara laki-laki MBS. Dia terus menjual senjata ke Arab Saudi. Dan dia menyimpan informasi dari publik tentang pembunuhan Khashoggi," sambungnya.
Kritik senada juga dilontarkan oleh Sarah Leah Whitson, direktur eksekutif Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang (DAWN).
“Presiden Biden telah membicarakan permainan yang bagus tentang meminta pertanggungjawaban pembunuh Khashoggi, bahkan menjanjikan selama kampanyenya untuk mengakhiri penjualan senjata ke Arab Saudi,†kata Whitson dalam sebuah
op-ed yang diterbitkan di
The Washington Post pada 6 Juli kemarin.
DAWN didirikan oleh Khashoggi yang menulis kolom opini untuk
The Washington Post yang mengkritik monarki Arab Saudi pada saat dia terbunuh.
“Tetapi bukan saja pemerintahannya menolak untuk memberikan sanksi kepada MBS, dan melanjutkan penjualan senjata di bawah moniker 'senjata defensif', sekarang tampaknya mereka menyembunyikan informasi penting tentang pembunuhan Khashoggi,†tulis Whitson.
Sebagai informasi, agen mata-mata Amerika Serikat, dalam laporan rahasia yang disiapkan oleh CIA dan dirilis pada 26 Februari 2021 lalu, mentelah mengaitkan tanggungjawab atas operasi yang membunuh Khashoggi dengan MBS.
Pasca dirilisnya laporan itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan lebih dari 70 warga negara Arab Saudi dalam daftar larangan bepergian. Selain itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi keuangan kepada pejabat yang terlibat langsung dalam pembunuhan Khashoggi. Namun MBS secara khusus tidak termasuk dalam sanksi tersebut.
Pada saat pembunuhan Khashoggi terjadi, Khalid bin Salman adalah duta besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat. Pada saat itu dia mengecam kebocoran berbahaya dan desas-desus suram seputar hilangnya Khashoggi pada tanggal 2 Oktober 2018.
Kecaman itu dibuat untuk membantah kabar bahwa dia hilang di konsulat Arab Saudi di Istanbul dan ditahan atau dibunuh di sana.
