Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL

Politik

Masih Terjadi Kemacetan Di Saat PPKM Darurat Karena Miskin Teladan Dari Elite

SELASA, 06 JULI 2021 | 19:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Miskin teladan menjadi faktor rakyat tidak patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Begitu analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai fakta kemacetan yang terjadi di Jakarta pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jawa-Bali.

Dalam diskusi series Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "PPKM Darurat: Macet Di Penyekatan", Ubedilah menyebut miskin teladan sebagai satu faktor ketidak patuhan masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 yang namanya selalu berubah-ubah namun secara konsepttual masih sama.


Miskin teladan yang dimaksud Ubedilah adalah, masih adanya atau seringnya para elit yang berkerumun di tengah berlangsungnya kebijakan pembatasan kegiatan sosial di masa pandemi Covid-19.

"Jadi kemiskinan teladan ini berdampak secara sosiologis pada masyarakat, kenapa kamu dibatasi, itu pemimpin saya berkerumun kok. Jadi itu membangun satu kesadaran publik," ujar Ubedilah dalam diskusi yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL ini, Selasa (6/7).

Sehingga kata Ubedilah, fenomena kemacetan yang terjadi di Jakarta dan daerah lainnya akibat adanya penyekatan di saat kebijakan PPKM Darurat berlangsung, dan itu merupakan konsekuensi atas miskinnya teladan para elit.

"Makanya kalau fenomena sekarang macet di jalan karena ditutup itu masih ribuan orang antri di jalanan karena ditutup itu. Itu sebetulnya konsekuensi logis dari persoalan yang tadi saya ungkapkan," pungkas Ubedilah.

Dalam acara diskusi yang dipandu oleh Ruslan Tambak selaku Pemimpin Redaksi RMOL.id, juga hadir satu narasumber lainnya. Yaitu, Ketua Tim Peduli Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ikhsan Abdullah.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya