Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL

Politik

Masih Terjadi Kemacetan Di Saat PPKM Darurat Karena Miskin Teladan Dari Elite

SELASA, 06 JULI 2021 | 19:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Miskin teladan menjadi faktor rakyat tidak patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Begitu analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai fakta kemacetan yang terjadi di Jakarta pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jawa-Bali.

Dalam diskusi series Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "PPKM Darurat: Macet Di Penyekatan", Ubedilah menyebut miskin teladan sebagai satu faktor ketidak patuhan masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 yang namanya selalu berubah-ubah namun secara konsepttual masih sama.


Miskin teladan yang dimaksud Ubedilah adalah, masih adanya atau seringnya para elit yang berkerumun di tengah berlangsungnya kebijakan pembatasan kegiatan sosial di masa pandemi Covid-19.

"Jadi kemiskinan teladan ini berdampak secara sosiologis pada masyarakat, kenapa kamu dibatasi, itu pemimpin saya berkerumun kok. Jadi itu membangun satu kesadaran publik," ujar Ubedilah dalam diskusi yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL ini, Selasa (6/7).

Sehingga kata Ubedilah, fenomena kemacetan yang terjadi di Jakarta dan daerah lainnya akibat adanya penyekatan di saat kebijakan PPKM Darurat berlangsung, dan itu merupakan konsekuensi atas miskinnya teladan para elit.

"Makanya kalau fenomena sekarang macet di jalan karena ditutup itu masih ribuan orang antri di jalanan karena ditutup itu. Itu sebetulnya konsekuensi logis dari persoalan yang tadi saya ungkapkan," pungkas Ubedilah.

Dalam acara diskusi yang dipandu oleh Ruslan Tambak selaku Pemimpin Redaksi RMOL.id, juga hadir satu narasumber lainnya. Yaitu, Ketua Tim Peduli Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ikhsan Abdullah.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya