Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/RMOL

Politik

Masih Terjadi Kemacetan Di Saat PPKM Darurat Karena Miskin Teladan Dari Elite

SELASA, 06 JULI 2021 | 19:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Miskin teladan menjadi faktor rakyat tidak patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo dalam menekan angka penyebaran Covid-19.

Begitu analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai fakta kemacetan yang terjadi di Jakarta pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Jawa-Bali.

Dalam diskusi series Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "PPKM Darurat: Macet Di Penyekatan", Ubedilah menyebut miskin teladan sebagai satu faktor ketidak patuhan masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 yang namanya selalu berubah-ubah namun secara konsepttual masih sama.


Miskin teladan yang dimaksud Ubedilah adalah, masih adanya atau seringnya para elit yang berkerumun di tengah berlangsungnya kebijakan pembatasan kegiatan sosial di masa pandemi Covid-19.

"Jadi kemiskinan teladan ini berdampak secara sosiologis pada masyarakat, kenapa kamu dibatasi, itu pemimpin saya berkerumun kok. Jadi itu membangun satu kesadaran publik," ujar Ubedilah dalam diskusi yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL ini, Selasa (6/7).

Sehingga kata Ubedilah, fenomena kemacetan yang terjadi di Jakarta dan daerah lainnya akibat adanya penyekatan di saat kebijakan PPKM Darurat berlangsung, dan itu merupakan konsekuensi atas miskinnya teladan para elit.

"Makanya kalau fenomena sekarang macet di jalan karena ditutup itu masih ribuan orang antri di jalanan karena ditutup itu. Itu sebetulnya konsekuensi logis dari persoalan yang tadi saya ungkapkan," pungkas Ubedilah.

Dalam acara diskusi yang dipandu oleh Ruslan Tambak selaku Pemimpin Redaksi RMOL.id, juga hadir satu narasumber lainnya. Yaitu, Ketua Tim Peduli Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ikhsan Abdullah.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya