Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Seharusnya Jokowi Beri Bukti Ke BEM UI Dirinya Bukan Pembual

KAMIS, 01 JULI 2021 | 10:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya, setiap orang bebas menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintah.

Atas alasan itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengkritik jawaban Presiden Joko Widodo atas kritik “Jokowi: The King of Lip Sevice” yang dilancarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI).

Pertama, Adhie Massardi mengingatkan bahwa substansi demokrasi bukan sebatas membebaskan rakyat untuk berpendapat dan mengkritik. Tapi ada keterlibatan publik dalam membuat kebijakan yang akan diambil pemerintah.


“Ini negara demokrasi. Boleh mengeritik. Padahal substansi demokrasi bukan itu. Ada keterlibatan publik dalam membuat kebijakan,” urainya kepada wartawan, Kamis (1/7).

Kedua, Adhie Massardi menyoroti jawaban Presiden Joko Widodo yang tidak mengena secara substansi. Apa yang disampaikan terkesan normatif dan tidak memberi jawaban apapun atas kritik yang dilayangkan.

Seharusnya, Jokowi memberi bukti bahwa dirinya bukan seperti yang dicitrakan oleh BEM UI.

“Jadi jika dikritik sebagai pembual harus dijawab dengan bukti yang jelaskan bahwa bukan pembual. Jadi bukan bilang nggak masalah dikritik,” tegasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya