Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Seharusnya Jokowi Beri Bukti Ke BEM UI Dirinya Bukan Pembual

KAMIS, 01 JULI 2021 | 10:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Artinya, setiap orang bebas menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintah.

Atas alasan itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi mengkritik jawaban Presiden Joko Widodo atas kritik “Jokowi: The King of Lip Sevice” yang dilancarkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI).

Pertama, Adhie Massardi mengingatkan bahwa substansi demokrasi bukan sebatas membebaskan rakyat untuk berpendapat dan mengkritik. Tapi ada keterlibatan publik dalam membuat kebijakan yang akan diambil pemerintah.


“Ini negara demokrasi. Boleh mengeritik. Padahal substansi demokrasi bukan itu. Ada keterlibatan publik dalam membuat kebijakan,” urainya kepada wartawan, Kamis (1/7).

Kedua, Adhie Massardi menyoroti jawaban Presiden Joko Widodo yang tidak mengena secara substansi. Apa yang disampaikan terkesan normatif dan tidak memberi jawaban apapun atas kritik yang dilayangkan.

Seharusnya, Jokowi memberi bukti bahwa dirinya bukan seperti yang dicitrakan oleh BEM UI.

“Jadi jika dikritik sebagai pembual harus dijawab dengan bukti yang jelaskan bahwa bukan pembual. Jadi bukan bilang nggak masalah dikritik,” tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya