Berita

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo/Net

Politik

Menpan RB: Pemerintah Belum Mengambil Keputusan Lockdown

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 16:10 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana penguncian (lockdown) yang bergulir di tengah kekhawatiran masyarakat akan lonjakan kasus positif Covid-19 direspon Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Tjahjo menagatakan, sampai saat ini pemerintah masih belum memutuskan akan menerapkan (lockdown) untuk daerah-daerah maupun secara khusus di perkantoran pemerintah, dalam merespon lonjakan kasus Covid-19.

"Sampai hari ini, pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana lockdown, khususnya di kantor-kantor pemerintah," ujar Tjahjo dalam keterangan etrtulis yang diterima Kamis (17/6).


Namun begitu, Politisi PDI Perjuangan ini bakal menerima masukan dari seluruh stakeholder di pemerintahan pusat dan daerah maupun nonpemerintah, untuk mengendalikan pandemi global di dalam negeri.

Akan tetapi, Tjahjo memastikan bahwa kebijakan pengendalian Covid-19 di pemerintahan bisa diambil secara mandiri baik oleh kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun daerah.

Sejauh ini, Kemenpan RB kata Tjahjo, selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Kemenpan RB selalu berkoordinasi untuk mencermati setiap gelagat perkembangan dan dinamika di beberapa daerah yang zona merah, khususnya di DKI Jakarta yang positif Covid-19-nya meningkat dengan tajam," tuturnya.

"Kemenpan RB menunggu saja apa yang menjadi keputusan serta bagaimana ke depan. Akan tetapi, yang penting ASN harus tetap produktif, harus tetap sehat," demikian Tjahjo Kumolo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya