Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun (kanan) saat acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Corona Melonjak, Perlukah Lockdown?" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (17/6)/Net

Politik

Jokowi Harus Ambil Langkah Radikal Untuk Atasi Lonjakan Corona

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 15:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harus segera mengambil langkah "radikal" untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yang saat ini semakin memburuk.

Saran itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun saat acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Corona Melonjak, Perlukah Lockdown?" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (17/6).

Dalam acara ini, Ubedilah menilai bahwa pemerintah harus segera mengambil kebijakan "radikal". Kebijakan "radikal" yang dimaksud itu adalah kebijakan karantina atau lockdown.


"Sebetulnya, kalau mau meniru itu kan bisa kita mencontoh Taiwan, mencontoh Jepang, termasuk Malaysia dua pekan ini lockdown. Saya kira itu langkah yang nggak jadi masalah," ujar Ubedilah.

Menurutnya, ratusan triliun yang dianggarkan pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kala lockdown dilakukan. Sementara yang terjadi saat ini, justru bantuan sosial untuk rakyat miskin dikorupsi.

“Bagi saya, ini makin memperpuruk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah juga, dan ini harus melakukan langkah radikal untuk mengatasi persoalan itu," jelas Ubedilah.

Baginya, kebijakan konkret untuk dapat menekan angka penyebaran Covid-19 hanya lockdown. Langkah ini masih memungkinkan dilakukan untuk wilayah-wilayah dengan zona merah yang sangat luar biasa.

“Seperti DKI misalnya, Jawa Barat kemudian beberapa wilayah yang lain. Saya kira DKI bisa melakukan itu untuk mengantisipasi situasi yang lebih buruk," pungkas Ubedilah.

Turut jadi narasumber dalam acara ini, Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar IAKMI yang juga ahli kesehatan masyarakat.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya