Berita

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun (kanan) saat acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Corona Melonjak, Perlukah Lockdown?" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (17/6)/Net

Politik

Jokowi Harus Ambil Langkah Radikal Untuk Atasi Lonjakan Corona

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 15:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harus segera mengambil langkah "radikal" untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yang saat ini semakin memburuk.

Saran itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun saat acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Corona Melonjak, Perlukah Lockdown?" yang diselenggarakan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Kamis sore (17/6).

Dalam acara ini, Ubedilah menilai bahwa pemerintah harus segera mengambil kebijakan "radikal". Kebijakan "radikal" yang dimaksud itu adalah kebijakan karantina atau lockdown.


"Sebetulnya, kalau mau meniru itu kan bisa kita mencontoh Taiwan, mencontoh Jepang, termasuk Malaysia dua pekan ini lockdown. Saya kira itu langkah yang nggak jadi masalah," ujar Ubedilah.

Menurutnya, ratusan triliun yang dianggarkan pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kala lockdown dilakukan. Sementara yang terjadi saat ini, justru bantuan sosial untuk rakyat miskin dikorupsi.

“Bagi saya, ini makin memperpuruk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah juga, dan ini harus melakukan langkah radikal untuk mengatasi persoalan itu," jelas Ubedilah.

Baginya, kebijakan konkret untuk dapat menekan angka penyebaran Covid-19 hanya lockdown. Langkah ini masih memungkinkan dilakukan untuk wilayah-wilayah dengan zona merah yang sangat luar biasa.

“Seperti DKI misalnya, Jawa Barat kemudian beberapa wilayah yang lain. Saya kira DKI bisa melakukan itu untuk mengantisipasi situasi yang lebih buruk," pungkas Ubedilah.

Turut jadi narasumber dalam acara ini, Hermawan Saputra selaku Dewan Pakar IAKMI yang juga ahli kesehatan masyarakat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya