Berita

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal/Net

Politik

Ketum Parpol Dilarang Ikut Konvensi Nasdem, PKB: Itu Menyalahi Konstitusi

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 09:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Konvensi Partai Nasdem bisa menjadi keliru jika memang benar peserta dibatasi dan tidak bisa diikuti ketua umum partai politik.

Begitu dikatakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/6).

"Itu sudah salah juga dari awal, enggak boleh, itu melanggar konstitusi, hak warga negara itu dipilih dan memilih," kata Cucun.


Seharusnya, lanjut Cucun, kalau serius gelar konvensi maka harus dilaksanakan dengan patuh pada konstitusi sepenuhnya. Yaitu ketua umum juga boleh ikut serta.

"Kalau saya bilang itu salah, masa ketua umumnya enggak boleh (ikut konvensi), ya harusnya ketua umumnya juga dong yang diangkat," terangnya.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya sebelumnya mengatakan, pada prinsipnya konvensi Partai Nasdem untuk menyaring calon presiden terbuka untuk siapapun.

"Salah satu offering kita boleh terlibat dari manapun itu asalkan sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Hanya saja, jelas Willy, saat ini sedang dibahas juga bahwa peserta konvensi tertutup bagi ketua umum partai politik.

"Biar kita komit, kalau kita menggelar karpet biru, karpet merah, karpet kuning, karpet hijau, kita gelar itu orang yang pahit getir asamnya kita terima," terangnya.

"Jadi kalau di luar ketua umum monggo, kalau ketua umum sejauh ini belum (diizinkan ikut konvensi)," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya