Berita

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati/Net

Politik

Dua Tahun Terakhir, Sri Mulyani Sudah Seperti Yang Maha Kuasa

RABU, 16 JUNI 2021 | 17:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belakangan seperti memiliki kekebalan dan tak bisa diutak-atik oleh peraturan manapun, bahkan sekelas undang-undang.

Hal tersebut diutarakan ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartarti dalam diskusi empat pilar, bertema "Pendapatan Negara dan Keadilan Sosial” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

"PMK (Peraturan Menteri Keuangan) ini regulasi yang maha kuasa. Dengan PMK langsung bisa eksekusi dan tidak ada satu pun undang-undang yang membatalkan PMK," kata Enny.


Kekebalan PMK ini sudah terlihat selama dua tahun belakangan. Menurut Enny, peraturan terakhir Sri Mulyani yang bisa diintervensi dan akhirnya ditunda karena bikin heboh terjadi pada peraturan soal cukai rokok dua tahun lalu.

Selebihnya, PMK era Sri Mulyani hampir tidak pernah tersentuh. Seperti halnya yang saat ini ramai dapat penolakan soal RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (​KUP).

“Ketika tiba-tiba ada rencana revisi UU KUP, tiba-tiba ada proposal ataupun draf rancangan pasal-pasal, yang pertama adalah menyinggung persoalan perubahan objek pajak,” katanya.

Enny mengatakan, pembahasan perundang-undangan cenderung pada domain politis, namun bukan berarti kepentingan atau politik praktis, tapi bersifat kebijakan.

“Jadi segala kebijakan yang harus diambil pemerintah juga mendapatkan persetujuan rakyat, pasti harus dibahas dengan lembaga legislatif. Tapi yang sifatnya normatif, setiap saat besar kemungkinan (berdasarkan) situasi perekonomian, situasi bisnis dan sebagainya itu mudah berubah,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya