Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi/Net
Persiapan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip keamanan dan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menuturkan, pihaknya tengah menyusun desain Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024 yang sesuai dengan kondisi pandemi.
Salah satu yang disusun adalah mengenai anggaran kedua hajatan akbar Indonesia tersebut.
Salah satu yang disoroti KPU, dijabarkan Raka Sandi, adalah mengenai kesiapan anggaran pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pilkada.
Kata Raka Sandi, dalam situasi Covid-19 dibutuhkan ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pemilihan, guna menjamin keamanan dan kesehatan mereka.
Akan tetapi, brkaca pada pengalaman Pilkada Serentak 2020 kemarin, terdapat sejumlah kendala anggaran untuk menyediakan APD, sehingga terdapat keterlambatan penyediaan APD di daerah.
"Ini penting, di mana situasi pandemi belum berakhir. Jadi apakah ini dapat diselesaikan dengan baik," ujar Raka Sandi dalam diskusi virtual bertajuk 'Persiapan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024', Rabu (16/6).
Mengacu pada pelaksanaan Pilkada 2020, Raka Sandi menerangkan bahwa anggaran untuk APD dibantu pemerintah pusat melalui APBN yang didistribusikan ke dalam NPHD di masing-masing daerah yang menyelenggarakan pemilihan.
"Nah bagaimana nanti? Jadi selain pusat juga harus menyediakan anggaran untuk pemilu nasional, termasuk daerah, tentu sedari awal harus mempersiapkan anggaran untuk NPHD Pilkada ya," terang Raka Sandi.
"Karena pada pokoknya undang-undang masih mengatur bahwa anggaran pilkada bersumber dari APBD," sambungnya.
Maka dari itu, Raka Sandi berharap pemerintah bisa segera membahas secara matang soal anggaran Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024.
"Ini satu tantangan tersendiri. Semoga bisa disiapkan tepat waktu dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas perencanaan, penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran itu sendiri," pungkasnya.
