Berita

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/Net

Politik

Dukung Seruan RR, Muslim Arbi: BuzzerRp Benteng Rezim Bobrok Untuk Kelabui Publik

RABU, 16 JUNI 2021 | 13:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Seruan tokoh bangsa, Dr. Rizal Ramli yang mengajak untuk memasifkan serangan balik di media sosial harus didukung karena keberadaan buzzeRp merupakan benteng rezim bobrok untuk mengelabui publik.

Begitu yang disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi yang mendukung penuh seruan yang disampaikan Rizal Ramli.

Menurut Muslim, buzzeRp sejatinya sampah demokrasi. Bau busuk kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan yang dilakukan serampangan dan amburadul membuat negeri semakin terpuruk dan lambat bangkit.


"Karena kelemahan-kelemahan fundamental di rezim dibungkus dan ditutupi oleh rezim ini dengan buzzerRp. BuzzerRp itu pun dibiayai oleh keuangan negara. Dari mana lagi sumber dana untuk bayar buzzerRp itu kalau bukan dari keuangan negara. Oleh karena pengeluaran untuk buzzerRp atau influencer itu harus dihentikan dan dana yang cair untuk itu segera diaudit," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/6).

Penggunaan buzzerRp sendiri, lanjut Muslim, merupakan bukti kegagalan komunikasi politik yang dilakukan rezim Presiden Joko Widodo.

"Kalau rezim ini on the track dan sesuai konsitusi, amanat rakyat dan tujuan negara ini didirikan, maka tata kelola pemerintahan tidak perlu sewa jasa buzzerRp. Karena rezim secara otomatis pasti didukung oleh rakyat," imbuhnya.

"BuzzerRp itu adalah benteng rezim bobrok untuk kelabui publik. Dan pantas disebut sampah demokrasi," sambung Muslim melanjutkan.

Sehingga, seruan Rizal Ramli perlu didukung untuk memperbai negeri agar publik disuguhi fakta-fakta atas apa yang sebenarnya terjadi guna mencari jalan perbaikan dan menyelamatkan negeri.

"Bukan ditutup-tutupi dengan buzzerRp. Ayo bersuaralah secara kritis di medsos secara bersama-sama, apa adanya untuk perbaikan dan kemajuan negeri ini. Revolusi untuk perubahan dan perbaikkan negeri ini dimulai dari jari-jari kita semua. Ayo," ucap Muslim Arbi.

Tokoh bangsa yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli sebelumnya menyebutkan, buzzeRp adalah sampah demokrasi.

Bahkan, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur yang akrab disapa RR itu mengatakan, jumlah buzzerRp yang membela kepentingan rezim mencapai 100 ribu orang atau akun. 1 juta tweets, IG, Facebook per hari. Mereka digerakkan oleh pembina dan influenceRp.

Keberadaan buzzerRp tersebut menyerang setiap orang yang memberikan kritik ke pemerintah atau memuji para donaturnya.

Menurut RR, kondisi seperti ini merupakan demokrasi sampah. Seolah-olah pejabat yang dibela punya prestasi, nyatanya minim bahkan terlibat kasus korupsi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya