Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya dalam serial diskusi Obrolan Bareng Bang Ruslan bertema "Menanti Kejutan Pilpres 2024" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 15 Juni/RMOL

Politik

Konvensi Bukan Lucu-lucuan, Partai Nasdem Bisa Koalisi Dengan Golkar Atau PKB

SELASA, 15 JUNI 2021 | 18:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Upaya membentuk poros koalisi dengan sejumlah partai politik akan segera digulirkan Partai Nasdem sebelum menggelar konvensi calon presiden 2024.

Dalam serial diskusi Obrolan Bareng Bang Ruslan bertema "Menanti Kejutan Pilpres 2024" yang digelar Kantor Berita Politik RMOL siang tadi, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya memperjelas arah politik partainya dalam menghadapi pilpres mendatang.

Di menegaskan, rencana Nasdem menggelar konvensi bukanlah dagelan. Namun, memiliki rencana-rencana teknis yang akan segera direalisasikan pengurus partai.


Pasalnya, Willy menyatakan bahwa Nasdem sadar harus menjalin koalisi untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan atau presidential threshold yang ditetapkan dalam UU Pemilu.

Itu, katanya menjadi hal utama yang dilakukan Partai Nasdem sebelum menjalankan konvensi penjaringan calon presiden.

"Yang menjadi niscaya itu membangun koalisi, karena saya katakan ini (konvensi) kan bukan embel-embel. Ngapin buat konvensi sendiri lucu-lucuan. Nanti enggak bisa berangkat juga," ujar Willy saat pemaparan, Selasa (15/6).

Willy mengkalkulasi, Nasdem bisa menjalin koalisi dengan satu partai politik untuk membentuk satu poros baru menjelang 2024. Karena, berdasarkan ketentuan UU Pemilu, untuk mengajukan capres-cawapres parpol atau gabungan parpol harus punya 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen perolehan suara pada Pemilu sebelumnya.

Maka dari itu, Willy menyebutkan, partainya bisa menjalin koalisi dengan partai lain yang memperolehan suara yang lebih tinggi, misalnya dengan Partai Golkar atau PKB.

"Nasdem kalau suara DPR 11 persenan, kalau Nasdem sama PKB atau Golkar bisa cukup berdua (Nasdem-Golkar atau Nasdem-KB). PDI bisa sendiri kan. Tapi kalau yang ke bawah misalnya sama PKS, PPP itu butuh tiga partai," jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu menyebutkan kalau Nasdem sudah membentuk Badan Pekerja Konvensi yang bertugas menjalin komunikasi dengan sejumlah parpol, sebagai upaya pembentukan koalisi.

"Kita membangun yang namanya blok politik, maka sekarang di Nasdem konteksnya Badan Pekerja Konvensi yang kemudian bekerja untuk membangun komunikasi politik, nanti keputusan akhir di Ketua Umum (Surya Paloh)," ucapnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya