Airlangga: Kita Tidak Menghendaki Second Wave

Pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia bakal dilakukan secara maksimal oleh pemerintah, guna mencegah terjadinya gelombang kedua (second wave).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menerangkan, kondisi Covid-19 dalam negeri memang tengah mengalami lonjakan akibat momen libur Idul Fitri 1442 Hijriyah dan masuknya varian baru asal India bernama Delta.

"Varian yang sudah agresif ini sudah ada di Bangkalan maupun di Kudus. Dan tentu kita harus lihat ini adalah tantangan," ujar Airlangga dalam Webinar bertajuk 'Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19' pada Selasa (15/6).

Berdasarkan data per Senin kemarin (14/6), kasus aktif Indonesia sebesar 6 persen atau lebih rendah dari global yang sebesar 6,9 persen. Sementara angka kesembuhan sudah 91,2 persen, mendekati capaian global yang sebesar 91 persen.

"Yang harus kita lihat kedepan bahwa itu adalah real kita tidak menghendaki adanya second wave," tegas Airlangga.

Namun begitu, Airlangga meminta semua pihak menerapkan secara displin protokol kesehatan 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.

"Karena, tingkat kepatuhan secara nasional di beberapa wilayah termasuk Jawa Barat dan DKI Jakarta sudah turun di angka 60 persen," ucapnya.

Adapun untuk menangani lonjakan Covid-19 yang terjadi sepekan ini, Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah bakal mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi secara nasional.

Kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, pemerintah bakal merealisasi target yang sudah diminta Presiden Joko Widodo, yaitu vaksinasi mencapai satu juta dosis hingga akhir Juni.

"Jadi kita berharap di bulan Juli nanti angka satu juta perhari bisa dilakukan, karena memang tidak ada cara lain untuk penanganan Covid ini selain percepatan dari vaksinasi," ungkapnya.

"Kecepatan ini didukung dengan implementasi PPKM yang diperpanjang sampai dengan 15 sampai 28 Juni, dan ini sudah berlaku di 34 provinsi dan diperketat jadi PPKM," demikian Airlangga Hartarto.