Berita

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya (kanan) dalam talk show Obrolan Bareng Bang Ruslan bertema 'Menanti Kejutan Pilpres 2024' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 15 Juni/RMOL

Politik

Saring Capres Via Konvensi, Nasdem: Kalau Tidak Akan Terbatas Pada Elit Partai, Menteri Dan Kepala Daerah

SELASA, 15 JUNI 2021 | 15:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Proses penyaringan calon presiden untuk pemilu 2024 bakal dilakukan Partai Nasdem melalui konvensi.

Parpol yang dipimpin Surya Paloh ini masih menggodok teknis dan jadwal pelaksanaan konvensi. Namun, cara ini dilakukan karena sejumlah alasan mendasar.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menjelaskan, pihaknya memilih konvensi agar supaya capres yang diusungnya seirama dengan keinginan masyarakat luas.


"Proses pencalonan itu harus akuntabel dan transparan, dan menjadi medium korespondensi aspirasi rakyat dan elit-elit itu sendiri," ujar Willy Aditya dalam talk show Obrolan Bareng Bang Ruslan bertema 'Menanti Kejutan Pilpres 2024' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/6).

Dalam pengamatan Nasdem dalam kurun waktu beberapa bulan ke belakang, diskursus mengenai capres yang mengemuka di publik hanya terbatas pada keinginan para elit parpol yang terangkum di dalam survei.

Sehingga menurutnya, konvensi merupakan satu bentuk penyaringan yang dapat membuka ruang bagi siapapun untuk menjadi capres di 2024 mendatang.

"Kalau tidak (dilakukan konvensi), ruang pencalonan terbatas pada tiga hal. Yaitu elit partai khususnya pimpinan, kepala daerah dan menteri-menteri. Kalau lihat di survei kan tiga itu yang ter-capture (tergambar)," imbuhnya menjelaskan.

Willy menuturkan, kondisi pemilihan pemimpin di Indonesia kini selalu terperangkap pada faktor elektabilitas semata. Alih-alih, tidak ditelaah lebih jauh dengan indikator-indikator pendukung lainnya, yang berfungsi menilai capres berkualitas.

"Kita hidup dalam rezim diskriminatif. Elemen yang menjadi determinant factor itu hanya elektabilitas. Kita tidak melihat elemen yang lain yang cukup penting, yaitu kapabilitas dan integritas," ungkapnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI ini menyatakan, satu orang boleh punya elektabilitas tinggi. Tetapi, harus juga diukur mengenai integritasnya di tengah masyarakat, apakah menjadi satu faktor yang dipertimbangkan dalam memilih?

"Kedua, apakah dia kapabel untuk jabatan? Jadi bisa dibayangkan kita tidak memiliki instrumen untuk menyajikan kepada publik dua hal belakangan, yaitu integritas dan kapabilitas," tuturnya.

Maka dari itu, Willy mengatakan bahwa Nasdem berusaha semaksimal mungkin menyerap aspirasi melalui konvensi yang akan digelar nanti. Tujuannya, supaya calon pemimpin yang diusung nanti benar-benar punya elektabilitas yang dilengkapi dengan integritas dan kapabilitas.

"Apa itu ruangnya? ruangnya itu konvensi, idealnya konvensi menjadi instrumen yang diwajibkan UU kepada setiap partai. Itu idealnya," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya