Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

Diingatkan Politikus PKS, Ribuan PMI Yang Kembali Ke Indonesia Jangan Sampai Jadi Pengangguran Terbuka

SELASA, 15 JUNI 2021 | 12:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kembalinya ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai dampak dari pandemi Covid-19 jangan sampai meningkatkan angka pengangguran terbuka di tanah air.

"Laporan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur mengonfirmasi ribuan teman-teman PMI yang pulang menjadi pengangguran terbuka karena belum bisa kembali ke negara penempatan. Kita minta Kementerian Tenaga Kerja untuk menyiapkan skema jaring pengaman agar teman-teman PMI tidak menjadi pengangguran terbuka," ucap anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/6).

Politikus PKS ini menyarankan penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kemenaker bisa diprioritaskan untuk sebagian PMI yang kembali ke Indonesia.


Kemudian pemerintah melakukan pemetaan potensi PMI yang pulang agar nanti bisa dilanjutkan pengembangan potensi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta.

"Data awal ini penting dengan perlu ditambah data potensi. Bisa jadi ada teman-teman yang ingin membuka usaha UMKM sehingga bisa difasilitasi dengan program jaring pengaman untuk UMKM. Atau potensi keahlian lain yang bisa diarahkan dengan data pencari kerja di Kemenaker,” katanya.

Mufida oun mendesak pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten tujuan PMI juga menyiapkan diri. Sebab jika angka pengangguran terbuka di sebuah wilayah naik, maka justru akan menjadi beban wilayah tersebut.

"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta. Sektor swasta yang pertama adalah industri guna menangkap kebutuhan tenaga kerja. Sektor swasta yang kedua adalah lembaga pelatihan kerja untuk membantu BLK yang dikelola pemerintah,” ujarnya.

Aktivasi BLK di daerah sudah wajib dilakukan dengan mengadakan program keahlian yang paling dibutuhkan pasar tenaga kerja saat ini. Namun, kapasitas BLK milik pemerintah yang terbatas harus disiasati dengan menggandeng LPK swasta agar berperan memberikan bekal untuk purna PMI.

"Kartu Prakerja dengan semua benefitnya juga harus menjadikan PMI sebagai salah satu prioritas. Antisipasi sejak dini dari proses kedatangan PMI kembali ke Indonesia harus dilakukan agar PR besar bertambahnya angka pengangguran terbuka tidak lagi menjadi masalah klasik saat kepulangan ke daerah masing-masing,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya