Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

Diingatkan Politikus PKS, Ribuan PMI Yang Kembali Ke Indonesia Jangan Sampai Jadi Pengangguran Terbuka

SELASA, 15 JUNI 2021 | 12:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kembalinya ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai dampak dari pandemi Covid-19 jangan sampai meningkatkan angka pengangguran terbuka di tanah air.

"Laporan Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur mengonfirmasi ribuan teman-teman PMI yang pulang menjadi pengangguran terbuka karena belum bisa kembali ke negara penempatan. Kita minta Kementerian Tenaga Kerja untuk menyiapkan skema jaring pengaman agar teman-teman PMI tidak menjadi pengangguran terbuka," ucap anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/6).

Politikus PKS ini menyarankan penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kemenaker bisa diprioritaskan untuk sebagian PMI yang kembali ke Indonesia.


Kemudian pemerintah melakukan pemetaan potensi PMI yang pulang agar nanti bisa dilanjutkan pengembangan potensi oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta.

"Data awal ini penting dengan perlu ditambah data potensi. Bisa jadi ada teman-teman yang ingin membuka usaha UMKM sehingga bisa difasilitasi dengan program jaring pengaman untuk UMKM. Atau potensi keahlian lain yang bisa diarahkan dengan data pencari kerja di Kemenaker,” katanya.

Mufida oun mendesak pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten tujuan PMI juga menyiapkan diri. Sebab jika angka pengangguran terbuka di sebuah wilayah naik, maka justru akan menjadi beban wilayah tersebut.

"Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta. Sektor swasta yang pertama adalah industri guna menangkap kebutuhan tenaga kerja. Sektor swasta yang kedua adalah lembaga pelatihan kerja untuk membantu BLK yang dikelola pemerintah,” ujarnya.

Aktivasi BLK di daerah sudah wajib dilakukan dengan mengadakan program keahlian yang paling dibutuhkan pasar tenaga kerja saat ini. Namun, kapasitas BLK milik pemerintah yang terbatas harus disiasati dengan menggandeng LPK swasta agar berperan memberikan bekal untuk purna PMI.

"Kartu Prakerja dengan semua benefitnya juga harus menjadikan PMI sebagai salah satu prioritas. Antisipasi sejak dini dari proses kedatangan PMI kembali ke Indonesia harus dilakukan agar PR besar bertambahnya angka pengangguran terbuka tidak lagi menjadi masalah klasik saat kepulangan ke daerah masing-masing,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya