Krisis terbaru yang terjadi antara Maroko dan Spanyol merupakan permasalahan bilateral, sehingga harusnya bisa diselesaikan melalui cara diplomatik atau negosiasi langsung/Net
Krisis terbaru yang terjadi antara Maroko dan Spanyol merupakan permasalahan bilateral. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun seharusnya bisa diselesaikan melalui cara diplomatik atau negosiasi langsung.
Begitu kata pemimpin parlemen kelompok regional Pan-Afrika (PAP) Roger Nkodo Dang dalam sebuah pernyataan (Kamis, 10/6).
Dia mendesak agar parlemen Eropa tidak ikut capur tangan dalam krisis tersebut.
"Parlemen Pan-Afrika meminta mitranya dari Eropa untuk menahan diri dari posisi apa pun yang mungkin memperburuk ketegangan dan menyerukan kedua pihak untuk menyelesaikan krisis dalam kerangka kerja bilateral murni," kata Nkodo Dang dalam sebuah pernyataan (Kamis, 10/6)
Diketahui bahwa sejak beberapa waktu terakhir, ketegangan terjadi setelah Maroko mempertanyakan soal mengapa Spanyol bisa membukakan pintu bagi masuknya pemimpin Polisario Brahim Ghali ke negara tersebut. Isu tersebut menjadi salah satu sumber ketegangan diplomatik kedua negara.
Namun, di waktu yang bersamaan, situasi tersebut diperburuk dengan masalah imigrasi. Baru-baru ini, ribuan pengungsi dari Maroko datang ke wilayah Ceuta, yang berada di bawah kedaulatan Spanyol. Hal itu membuat Spanyol meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Maroko.
Melihat situasi tersebut, Nkodo Dang mendorong agar penyelesasian masalah dilakukan oleh kedua negara, dan bukan oleh pihak asing, termasuk parlemen Eropa atau parlemen Pan-Afrika.
Dia mengingatkan soal penghormatan yang ketat terhadap komitmen yang dibuat oleh Parlemen Eropa dan Parlemen Pan-Afrika selama KTT Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Afrika dan Uni Eropa, yang diadakan di Abidjan pada tahun 2017 untuk tidak ikut campur dalam urusan bilateral.
Dalam pernyataan yang sama, dia juga memberikan apresiasi pada Maroko karena telah memainkan peran penting dalam melawan imigrasi ilegal.
"Fakta membuktikan bahwa Kerajaan Maroko memainkan perannya dalam perang melawan terorisme, imigrasi ilegal dan perdagangan manusia, sesuai dengan prinsip dan persyaratan kemitraan yang mengikatnya dengan Uni Eropa dan lingkungan regionalnya," tandasnya.
