Berita

Pertemuan Pemda Papua saat temui Pimpinan MPR/RMOL

Politik

Bertemu Pimpinan MPR, Pemda Papua Minta Seluruh Pasal UU Otsus Papua Direvisi

JUMAT, 11 JUNI 2021 | 00:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah Provinsi Papua berharap revisi UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dapat dilakukan secara cermat dan menyangkut segala persoalan untuk memajukan Bumi Cendrawasih.

Begitu dikatakan Asisten II Sekretaris Daedah Provinsi Papua, Mohammad Musaad dalam audiensi bersama Pimpinan MPR RI dan Pimpinan for Papua MPR RI di Ruang GBHN, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).

"Kenapa kami ke MPR karena UU Otsus itu adalah perintah Tap MPR 4/1999 dan Tap MPR 4/2000, jadi ada dua Tap MPR yang memerintahkan dibuat UU Otsus," ujar Musaad.


Dalam pertemuan itu, Musaad memaparkan alasan mengapa revisi UU Otsus Papua memang mendesak untuk segera diselesaikan. Salah satunya, adalah kesesuaian dengan kondisi kekinian.

"Intinya sejak tahun 2014 pemerintah Provinsi Papua sudah mengusulkan perubahan UU Otsus, jadi kita memberikan apresiasi keinginan untuk melakukan perubahan UU Otsus. Karena UU itu tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sosial politik di Papua," terangnya.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib kepada Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan yang hadir dalam langsung dalam forum tersebut, menyampaikan bahwa perjalanan revisi UU Otsus Papua berjalan tidak sesuai harapan.

Salah satunya, hanya dua pasal yang diprosws untuk direvisi. Padahal, UU Otsus Papua terdiri dari 79 pasal.

"Hari ini perubahan itu hanya dua pasal dari 79 pasal. Dua pasal itu hanya pasal 34 tentang dana alokasi umum (DAU) dan pasal 76 terkait pemekaran," cetusnya.

Timotius menegaskan, masyarakat Papua mengingatkan bahwa revisi perlu dilakukan pada semua pasal.

Selain menjadi permintaan masyarakat, revisi pada keseluruhan UU Otsus Papua juga disampaikan Presiden Joko Widodo.

"Menurut rakyat Papua, semua pasal itu perlu dievaluasi sesuai dengan arahan Pak Presiden pada 11 Februari 2020, bahwa evaluasi UU Otsus Papua harus dilakukan secara menyeluruh. Tapi yang terjadi hanya dua pasal," sesalnya.

Selain itu, dia memprotes proses revisi UU Otsus Papua yang tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Paoua. Padahal, Pasal 77 UU Otsus Papua disebutkan revisi berdasarkan usulan rakyat Papua melalui MRP dan DPRP.

"Sehingga MRP mempertanyakan mekanisme yang sedang dilakukan hari ini menurut MRP melanggar konstitusi kita," tandasnya.

Menyikapi masukan tersebut, Ketua MPR for Papua Yorris Raweyai menyampaikan pihaknya bakal meneruskan aspirasi tersebut ke pihak terkait.

Yorris berharap, masukan yang disampaikan MRP dan DPRP didengar pengambil kebijakan.

"MPR adalah bagaimana bisa memfasilitasi untuk aspirasi ini bisa didengar oleh presiden secara langsung," kata Yorris.

Turut hadir, Anggota for Papua MPR RI sekaligus anggota Komisi X DPR RI Robert Kardinal dan Rico Sia.

Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Papua Dance Yulian Flassy, Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya