Perdana Menteri Inggris Boris Johnson didesak untuk menghormati aturan hukum yang telah diteken dengan Uni Eropa/Net
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson didesak untuk menghormati aturan hukum yang telah diteken dengan Uni Eropa (UE) terkait perjanjian pasca Brexit untuk Irlandia Utara.
Salah satu pejabat top UE yang lantang menyuarakan hal tersebut adalah Presiden Dewan Eropa Charles Michel. Dia mengatakan, perilaku Johnson yang seakan tidak menghargai perjanjian Brexit. membuat cemas negara-negara anggota UE lainnya.
“Sangat penting untuk menerapkan apa yang telah kami putuskan, ini adalah masalah supremasi hukum,†ujarnya, jelang KTT G7 di Cornwall (Kamis, 10/6).
Pada KTT tersebut, Johnson dijadwalkan akan mengadakan pertemuan trilateral dengan Michel dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, di Cornwall.
Untuk diketahui, di bawah perjanjian Brexit, atau henggkangnya Inggris dari UE yang ditandatangani oleh Johnson, Irlandia Utara akan tetap berada di pasar tunggal dan kode bea cukai UE diberlakukan di Laut Irlandia untuk menghindari perbatasan yang keras di pulau Irlandia.
Namun dalam praktiknya, UE mengeluhkan bahwa pengaturan ini tidak dihormati oleh Inggris.
UE pun menuduh pemerintah Johnson telah melanggar hukum internasional dengan secara sepihak memperpanjang masa tenggang pada berbagai kontrol dan pemeriksaan perbatasan atas barang-barang yang memasuki Irlandia Utara dari Inggris Raya.
Di samping permasalahan tersebut, UE dan Inggris juga berselisih mengenai cara terbaik untuk menghindari penegakan keseluruhan kontrol sanitasi dan fitosanitasi mulai 1 Oktober mendatang atas impor daging, ikan, telur, dan produk susu dari Inggris Raya. Termasuk di antaranya adalah sertifikat kesehatan ekspor (EHCs) yang memakan waktu karena harus diselesaikan oleh dokter hewan atau orang yang berkualifikasi.
Di tengah situasi seperti ini, UE meminta Johnson untuk menghargai perjanian pasca Brexit yang telah diteken bersama.
Pada kesempatan terpisah sebelum pertemuan dengan Johnson, Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen mengatakan bahwa Inggris tidak dapat menghindari semua konsekuensi dari Brexit.
“Bagian yang baik tentang sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian yang ditandatangani, adalah bahwa kedua belah pihak juga menandatangani mekanisme penyelesaian sengketa, dan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil. Jadi, tidak ada tindakan sepihak, tetapi ada mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dengan langkah yang berbeda," jelasnya, seperti dikabarkan
The Guardian .
